Unduh Aplikasi

DPRK Aceh Utara Dinilai Lalai, Pengesahan APBK 2020 Terancam Molor

DPRK Aceh Utara Dinilai Lalai, Pengesahan APBK 2020 Terancam Molor
Ilustrasi. Foto: Net

ACEH UTARA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Lhokseumawe- Aceh Utara menilai Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara lalai. Pasalnya, hingga kini dewan belum membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (RAPBK) tahun 2020.

“Ini sudah memasuki masa penghujung 2019. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda dilakukan pembahasan Rancangan APBK Aceh Utara tahun 2020,” kata PAO HMI Cabang Lhokseumawe – Aceh Utara, Fakhrul Razi.

Sambungnya, padahal batas waktu pembahasan RAPBK hanya tinggal hitungan hari. Sementara pihak DPRK Aceh Utara terkesan belum menjalankan tugas dan fungsinya.

“Menurut informasi yang kami terima. Sejak diambil sumpah pada 2 September 2019 lalu, pihak DPRK Aceh Utara belum banyak melakukan tufoksinya,” ujarnya.

Fakhrul Razi menambahkan, dalam rentan waktu tersebut, Dewan masa jabatan Periode 2019 – 2014 baru menyelesaikan satu tugas penting. Yakni melakukan pelantikan dua pimpinan definitif, sedangkan lainnya belum terlaksana.

“Seperti diketahui, penyusunan APBD tahun 2020 harus mengacu pada Permendagri No 33 tahun 2019,” ujarnya.

Yakni, sambung Fakhrul Razi, Kepala Daerah dan DPRD menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 paling lambat sebulan sebelum dimulainya
tahun anggaran.

“Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD tahun anggaran 2020,” katanya.

Mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA PPAS kepada DPRK untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat minggu ke II Agustus 2019. Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah.

Untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan peraturan daerah tentang APBK tahun anggaran 2020 antara pemerintah kabupaten dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama paling lambat tanggal 30 November 2019.

“Tetapi sejauh ini, pihak DPRK Aceh Utara belum menyentuh sedikitpun RAPBK tahun 2020. Padahal sesuai peraturan, tanggal 30 November RAPBK yang sudah disetujui (disahkan) harus sampai di provinsi untuk dilakukan evaluasi,” tuturnya.

Dikatakan Fakhrul Razi, hal ini tentunya pihak kepala daerah dan DPRK Aceh Utara harus melakukan pengesahan paling lambat 27 November 2019. Jika dilihat waktu yang tersisa, maka sangat tidak mungkin APBK Aceh Utara tahun 2020 akan disahkan sesuai dengan jadwal yang diatur dalam Permendagri tersebut.

“Mengingat saat ini telah memasuki minggu pertama bulan November. Terancamnya APBK 2020 juga karena dewan belum menyelesaikan sejumlah tugas penting lainnya. Termasuk lambatnya penetapan tata tertib serta pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD),” ujarnya.

Komentar

Loading...