Unduh Aplikasi

DPRK Aceh Barat: Pengelolaan Otsus oleh Provinsi Sarat Masalah

DPRK Aceh Barat: Pengelolaan Otsus oleh Provinsi Sarat Masalah

ACEH BARAT - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat menilai alokasi dana otonomi khusus (otsus) tidak akan tepat sasaran jika dikelola sepenuhnya oleh provinsi, bahkan tidak tertutup kemungkinan akan memunculkan banyak masalah.

Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli SE, mengatakan selama ini provinsi mengelola 60 persen dana otsus, namun alokasinya tidak tepat sasaran, bahkan banyak infrastruktur yang tak difungsikan setelah dibangan.

“Di Desa Alue Bilie, Kecamatan Woyla Timur misalnya, itu penyediaan kebun dan bibit karet sekarang sudah jadi hutan, itu nggak jalan,” kata Ramli SE, kepada AJNN, Jumat, (25/11) di ruang kerjanya.

Dikatakan Ramli, setiap program otsus provinsi selama ini terkesan asal- asalan dia juga mencontohkan program pengadaan kandang ayam di Kecamatan Woyla, menurutnya juga tidak berjalan seperti yang diharapkan bahkan bangunan kandang kambing tersebut terlantar hingga saat ini.

Menurutnya, pengalihan pengelolaan dana otsus oleh provinsi merupakan pemaksaan kehendak DPRA dan Pemerintah Aceh. Ramli menuding pengalihan pengelolaan otsus secara penuh oleh provinsi itu merupakan kepentingan pribadi untuk mencari keuntungan.

“Ini jangan- jangan ini provinsi memaksa kehendak untuk kepentingan aspirasi sendiri ini. Boleh kita buktikan, saya siap buka bukaan, bisa kita buktikan lokasinya,” kata Ramli.

Menurutnya, pembagian dana otsus untuk setiap kaputen kota tak akan sesuai bila dikelola penuh provinsi, dan dinilai akan menguntungkan wilayah timur dan utara Aceh.

Dia menyebutkan, alokasi dana otsus yang selama ini dikelola provinsi lebih besar untuk wilayah timur utara Aceh.

Kekhawatiran lain yang terjadi, kata dia, apabila anggaran tersebut dikelola provinsi maka akan terjasi silpa (sisa lebih perhitungan anggaran), sehingga Aceh akan rugi karena sisanya harus dikembalikan lagi ke pemerintah pusat.

“Padahal program inikan sudah bagus dibuat sama Zaini Abdullah dengan porsi 60-40 persesn, kenapa harus diganggu lagi,” ungkapnya.

Menurutnya selama ini dengan porsi otsus yang diterima empat puluh persen, Kabupaten Aceh Barat sudah mampu melaksanakan beberapa program yang pro rakyat baik pemberdayaan masyarakat maupun insfrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

Dia menambahkan, DPRK Aceh Barat siap melakukan unjuk rasa jika provinsi tetap memaksakan kehendak mereka dalam pengelolaan anggaran itu.

Komentar

Loading...