Unduh Aplikasi

DPRK Abdya Pertanyakan LKPJ Tahun 2020 Yang Belum Diserahkan Pemkab

DPRK Abdya Pertanyakan LKPJ Tahun 2020 Yang Belum Diserahkan Pemkab
Ketua DPRK Abdya, Nurdianto. Foto: IST.

ACEH BARAT DAYA - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) mempertanyakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2020 yang belum diserahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat kepada pihak DPRK Abdya hingga saat ini.

Ketua DPRK Abdya, Nurdianto mengatakan, sesuai dengan PP Nomor 13 Tahun 2019, bahwa pertanggungjawaban pemerintah terhadap anggaran harus diserahkan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

“Seharusnya sesuai peraturan LKPJ tahun 2020 sudah diserahkan, tapi hingga saat ini belum kita terima LKPJ-nya,” kata Nurdianto, kepada AJNN, Senin (17/5).

Menurut Nurdianto, pada Maret 2021 lalu, pihaknya sudah menyurati Bupati Aceh Barat Daya untuk segera menyerahkan LKPJ tersebut.

“Dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRK, kita sudah mayurati bupati meminta agar segera menyerahkan LKPJ,” sebutnya.

Kata politisi Partai Demokrat, mengingat tahun anggaran 2021 sudah berjalan 5 bulan serta dalam waktu dekat harus segera menyiapkan KUA-PPAS 2022, DPRK Abdya kini kembali menyurati Bupati agar segera menyerahkan LKPJ 2020.

“Dalam waktu dekat harus segera menyiapkan KUA-PPAS 2022 dan pembahasan APBK-P 2021 jika perlukan, kita sudah menyurati kembali bupati untuk menyerahkan LKPJ,” tutupnya.

Komentar

Loading...