Unduh Aplikasi

DPRA Wacanakan Pembatalan Proyek Tahun Jamak, Nora: Saya Tak Sependapat

DPRA Wacanakan Pembatalan Proyek Tahun Jamak, Nora: Saya Tak Sependapat
Anggota DPRA, Nora Idah Nita. Foto: Dok AJNN

ACEH TAMIANG - Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin telah mengundang seluruh anggota Badan Musyawarah (Banmus) untuk menghadiri rapat paripurna pengambilan keputusan pembatalan proyek tahun jamak yang telah tercantum dalam APBA tahun 2020, Senin (20/7).

Menanggapi pembatalan proyek tahun jamak tersebut, anggota DPR Aceh dari Dapil 7 (Aceh Tamiang-Langsa), Nora Idah Nita angkat bicara. Ia menilai bila proyek tersebut dibatalkan maka sangat banyak merugikan masyarakat.

"Saya anggota DPR Aceh dari Dapil 7 tidak sependapat dengan pembatalan proyek multi years, sebab sangat merugikan masyarakat daerah terpencil di Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Timur," kata Nora.

Seperti diketahui, kata Nora, dalam proyek multi years yang mau dibatalkan itu, satu item termasuk pembangunan ruas jalan penghubung batas Aceh Tamiang dengan Aceh Timur (Karang Baru-Simpang Jernih) dengan panjang 43, 52 kilometer.

"Nah, bila itu dibatalkan maka impian masyarakat perdalaman, khusus warga Aceh Tamiang dan Aceh Timur yang ingin memiliki infranstruktur memadai akan sirna," sebut Nora.

Baca: Pembangunan 11 Jalan Prioritas, Anggota DPRA: Benar-benar Program Aceh Hebat

Menurut Nora, pembangunan ruas jalan pengubung Aceh Tamiang-Aceh Timur itu sangat dibutuhkan oleh warga di dua kabupaten itu. Selain mempersingkat jarak tempuh, hasil bumi yang dibawa keluar oleh masyarakat daerah terpencil sudah sangat mudah.

"Pembangunan ruas jalan tersebut sangat berdampak untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal didaerah terisolir," ujarnya.

"Apalagi dengan dibangunnya jalan tembus Aceh Tamiang-Aceh Timur, maka secara otomatis akan terkoneksi ke ruas jalan Lokop Gayo Lues, itu program yang sangat diharapkan oleh masyarakat untuk bisa terhubung Aceh Tamiang-Aceh Timur dan Gayo Lues," ungkap Nora yang merupakan mantan Pimpinan DPRK Aceh Tamiang itu.

Komentar

Loading...