Unduh Aplikasi

DPRA Usul Sulaiman Abda sebagai Komisaris PAG, Dalimi: Saya Tidak Dilibatkan

DPRA Usul Sulaiman Abda sebagai Komisaris PAG, Dalimi: Saya Tidak Dilibatkan
Kolase foto Dahlan Jamaluddin, Dalimi dan dokumen AJNN.

BANDA ACEH - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dahlan Jamaluddin mengirimkan surat kepada Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati. Surat tertanggal 9 April 2021 tersebut  berisi rekomendasi dari pihak DPRA, agar H Sulaiman Abda dipilih menjadi calon komisaris pada PT Perta Arun Gas (PAG) Kota Lhokseumawe.

Dalam surat tersebut Dahlan menyebutkan bahwa alasan rekomendasi diberikan oleh DPR Aceh untuk Sulaiman Abda agar yang bersangkutan bisa mengawasi dan membina serta demi kemajuan PAG sesuai dengan harapan semua pihak.

Dari dokumen surat yang diperoleh AJNN, ternyata sebelumnya pada tanggal 7 Januari 2021 DPR Aceh juga telah mengirim surat dengan nomor surat: 160/033 kepada Dirut PT Pertamina (Persero). 

Dokumen AJNN.

Selain itu surat yang sama juga pernah dikirimkan oleh DPR Aceh kepada Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama pada tanggal yang sama dengan nomor surat: 160/034 dengan perihal rekomendasi calon komisaris PT Perta Arun Gas (PAG) atas nama Drs. H. Sulaiman Abda, M.Si.

Surat rekomendasi tersebut juga ditembuskan kepada Gubernur Aceh, Komisaris Utama PT Pertamina, Direktur SDM Pertamina, Direktur Utama Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Dirut Utama Pertamina Gas.

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua DPR Aceh, Dalimi mengatakan bahwa dirinya sebagai salah seorang pimpinan DPR Aceh tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, yang merekomendasikan H Sulaiman Abda untuk menjadi calon Komisaris PAG Lhokseumawe.

"Surat itu tanpa sepengetahuan saya, dan saya yakin unsur pimpinan DPR Aceh yang lain juga tidak tahu," ungkap Dalimi kepada AJNN, Jum'at (30/4/2021) di Banda Aceh.

Dalimi mengatakan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan siapa yang ditunjuk untuk jadi Komisaris PAG Lhokseumawe. Tapi mekanisme mengeluarkan rekomendasi seharusnya melalui rapat pimpinan DPR Aceh.

"Kita tidak bisa main tunjuk-tunjuk saja. Enak aja lembaga itu (DPRA) punya pribadi akhirnya," ujar Dalimi.

Saat AJNN menanyakan apakah rekomendasi DPR Aceh begitu penting sehingga harus dibuat dalam bentuk surat. Dalimi mengatakan surat itu minimal bisa menjadi pertimbangan bagi pengambil kebijakan. Karena DPR Aceh merupakan lembaga legislatif yang merupakan representasi rakyat Aceh.

"Mungkin karena itu rekomendasi dikeluarkan dengan menyebut orang yang direkomendasikan merupakan tokoh Aceh. Sebenarnya tidak segampang itu menyebut seseorang sebagai tokoh Aceh," kata Dalimi.

"Intinya saya tidak setuju rekomendasi yang dikeluarkan tanpa sepengetahuan kita di DPR Aceh," ujar Dalimi menambahkan.

Lebih lanjut Dalimi mengatakan bahwa dirinya akan mempertanyakan hal tersebut kepada ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin terkait surat rekomendasi tersebut dalam waktu dekat.

"Kemungkinan minggu depan saya akan mempertanyakan hal ini. Karena Minggu depan, tanggal 4 Mei 2021 akan ada penyerahan LHP BPK RI Perwakilan Aceh. Kita akan tanyakan," ungkap pria yang merupakan politisi Partai Demokrat Aceh tersebut.

Nanti, saat mempertanyakan hal tersebut kepada Dahlan Jamaluddin. Pihaknya, menurut Dalimi juga akan meminta surat rekomendasi tersebut ditarik kembali atau dicabut.

Sementara itu Dahlan Jamaluddin yang dihubungi AJNN, Jumat (30/4/2021) pukul 22.44 WIB mengatakan bahwa dirinya akan mempelajari dulu informasi itu. Sehingga untuk sementara ini dia tidak bisa berkomentar terkait hal tersebut.

Komentar

Loading...