Unduh Aplikasi

DPRA Usul Pemerintah Aceh Lakukan Swab Massal

DPRA Usul Pemerintah Aceh Lakukan Swab Massal
Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin. Foto: AJNN/Tommy

BANDA ACEH - Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin mengusulkan agar pemerintah Aceh melakukan swab massal menyeluruh untuk menghentikan penyebaran virus corona.

"Tes swab perlu dilakukan, jika ditemukan positif Covid 19, maka dilakukan langkah selanjutnya yakni penangganan perawatan bagi mereka," kata Dahlan, Senin (14/9)

Ia menyebutkan kondisi pandemi Covid 19 di Aceh dalam keadaan darurat, untuk itu diperlukan kampanye kepada masyarakat terkait kondisi saat ini dan mengaktifkan kembali gugus tugas percepatan penangganan Covid 19 hingga di Kabupaten, Kecamatan dan di Gampong-gampong.

"Jumlah kasus saat ini 2.738, bisa saja bertambah. Untuk itu perlu dilakukan pencegahan dengan mengkampanyekan kepada masyarakat tentang kondisi saat ini bahwa Covid 19 itu nyata," ucapnya.

Jika tes swab yang dilakukan terdapat peningkatan jumlah kasus, kata Dahlan, pihaknya meminta agar pemerintah melakukan pembatasan fisik atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kepada menteri kesehatan.

"Soosialisasi protokol kesehatan perlu dilakukan di pasar-pasar maupun warung. Setiap pengunjung perlu dibatasi. Namun, pemerintah harus tetap menjaga keseimbangan ekonomi," ujarnya.

Pemerintah juga diminta membangun laboratorium di setiap regional wilayah yang ada di Aceh seperti di wilayah pantai barat, pantai timur, kawasan selatan dan di wilayah tengah.

"Kita juga berharap pemerintah dapat melibatkan TNI Polri dan tokoh ulama untuk terus mensosialisasikan protokol kesehatan, sehingga penyebaran Covid 19 tidak meluas," ungkap Dahlan.

Selain itu, pihaknya juga meminta Lemerintah Aceh dapat melakukan evaluasi menyeluruh penangganan Covid 19 di Aceh.

Menurut Dahlan, selama ini Pemerintah Aceh tidak mempunyai rencana aksi yang jelas terkait penangganan Covid 19, padahal dana refocusing untuk penangganan Covid 19 sebesar Rp 2,3 triliun.

Dimana sejak dibentuknya gugus tugas hanya sekali melakukan rapat, bahkan tidak melibatkan para ahli di bidang kesehatan dan ahli di bidang epidemiologi.

"Yang dilakukan selama ini hanya membangun ruang Pinere di Rumah Sakit dan pencitraan. Sedangkan kerangka kerja penangganan Covid 19 tidak ada sama sekali," sebut Dahlan.

"Pemerintah harus melakukan kampanye dan membangun pemahaman terkait kondisi saat ini dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Kita juga harapkan dapat melibatkan TNI Polri, Ormas, LSM yang terpenting ulama dalam penegakan disiplin protokol kesehatan Covid 19," tambah Dahlan. 

Komentar

Loading...