Unduh Aplikasi

DPRA: TKA yang Tidak Lengkap Dokumen Keluarkan dari Aceh

DPRA: TKA yang Tidak Lengkap Dokumen Keluarkan dari Aceh
Komisi I DPRA dengan Disnaker, Imigrasi dan Kemenkumham Aceh terkait TKA di PLTU 3-4 Nagan Raya. Foto: AJNN/Rahmat Fajri

BANDA ACEH - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menegaskan bahwa tenaga kerja asing (TKA) di PLTU 3-4 Nagan Raya yang tidak memiliki dokumen lengkap harus dipulangkan dari Aceh.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRA, Muhammad Yunus usai melaksanakan rapat bersama Disnaker Aceh, Imigrasi dan Kemenkumham Aceh terkait dugaan adanya TKA illegal di PLTU 3-4 Nagan Raya, Selasa (16/6).

"Selama dokumen mereka tidak lengkap, kita Komisi I DPR Aceh dan juga semua rekan-rekan di DPRA, mereka dipulangkan dari Aceh," kata Muhammad Yunus.

M Yunus melihat, ada beberapa kejanggalan berdasarkan temuan Disnaker Aceh terhadap TKA di PLTU 3-4 Nagan Raya. Dimana, beberapa diantaranya tidak memiliki izin kerja.

Kata dia, meskipun mereka saat ini tidak bisa kembali ke negaranya karena pandemi virus corona (Covid-19), dan tidak adanya penerbangan. Tetapi bisa dikeluarkan dari Aceh kalau memang tidak memiliki dokumen lengkap.

"Mereka kan punya agen tersendiri, makanya pulangkan ke agen mereka, selama dokumen belum lengkap, itu sikap yang kita ambil," tegas M Yunus.

Baca: Pemerintah Dinilai Kecolongan Terkait 29 Pekerja Asal China di PLTU Nagan Raya

Sementara itu, anggota Komisi I DPRA, Fuadri meminta kepada pihak Imigrasi dan Disnaker Aceh jangan mempermudah para TKA ke Aceh. Jika belum memiliki dokumen atau perizinan lengkap, maka tidak dibolehkan masuk.

"Karena ada 29 orang dari 78 TKA di PLTU 3-4 Nagan Raya bermasalah. Artinya, ini sudah berlangsung lama. Jangan dianggap remeh," tegas dewan asal Meulaboh itu.

Mantan Wakil Bupati Aceh Barat ini juga mempertanyakan kenapa 29 warga asing itu mudah sekali masuk dan bisa bekerja di PLTU, padahal tidak memiliki izin kerja.

"Prosedur itu harus diikuti. Jangan takut, kalau mereka tidak punya izin, jangan kasih masuk, ini persoalan aturan," ucap politikus PAN itu.

Ia juga mengingat pemerintah dalam hal ini Disnaker Aceh untuk tidak  melonggarkan para warga asing yang ingin bekerja di Aceh. Jangan sampai Aceh diatur oleh asing.

"Berapa TKA tidak ada RPTKA, ya kita pulangkan, jangan dilonggarkan mereka," tutur Fuadri.

Komentar

Loading...