Unduh Aplikasi

DPRA Tetapkan Qanun Retribusi 2016

DPRA Tetapkan Qanun Retribusi 2016
Ilustrasi. Foto : Media Center DPRA
BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh tetapkan Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha menjadi Qanun Aceh 2016.

Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna khusus DPR Aceh di gedung utama DPRA, Senin (21/3), paripurna dipimpin ketua DPR Aceh Tengku Muharuddin.

Dikatakan Tengku Muharuddin, penetapan qanun tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Cara Pembentukan Qanun, ditegaskan bahwa Qanun Aceh dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, pengaturan hal yang berkaitan dengan kondisi khusus Aceh.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Qanun Aceh tersebut, dan sesuai pula dengan ketentuan UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha.

“Rancangan qanun ini telah dilakukan pembahasan dalam rapat Paripurna DPR Aceh pada akhir tahun 2015 lalu. Hanya saja pada saat paripurna tersebut tidak dapat kita tetapkan bersamaan dengan qanun-qanun yang lainnya, dikarenakan adanya proses evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri terhadap proses evaluasi tersebut.” Kata Tgk Muharuddin

Ia menambahkan, Menteri Dalam Negeri dalam Keputusannya tersebut telah meminta kepada Gubernur Aceh bersama DPR Aceh untuk segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Qanun dimaksud.

“Alhamdulillah Komisi III DPR Aceh yang diberikan tugas untuk melakukan penyempurnaan telah dapat menyelesaian penyempurnaan dan penyesuaian bersama unsur Pemerintah Aceh, dan telah disampaikan kepada Pimpinan DPR Aceh untuk ditetapkan lebih lanjut menjadi Qanun Aceh,” ujarnya.

Sementara itu Gubernur Aceh dalam sambutanya yang dibacakan Sekda Aceh Dermawan dalam paripurna tersebut berharap dengan adanya qanun itu dapat meningkatkan pendapatan Aceh.

“Tentunya melalui perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan Pemerintah Aceh kepada masyarakat, dan juga mampu meningkatkan pendapatan asli Aceh untuk membiayai sebagian kebutuhan dalam pembangunan di Aceh serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” tuturnya.

Komentar

Loading...