Unduh Aplikasi

DPRA Tetapkan 17 Proleg Prioritas 2018

DPRA Tetapkan 17 Proleg Prioritas 2018
Gedung DPRA. Foto: Ist

BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah menetapkan sebanyak 17 program legislasi (Proleg) rancangan Qanun Prioritas tahun 2018 mendatang, dari 17 proleg tersebut juga termasuk sembilan usulan dan prakarsa Pemerintah Aceh.

Keputusan in ditetapkan dalam rapat paripurna khusus DPRA tentang penetapan judul rancangan Qanun Aceh program legislasi prioritas tahun 2018, Rabu (17/1) di gedung paripurna setempat.

Adapun 17 rancangan qanun prioritas tahun 2018 tersebut antara lain, dari inisiatif dan usulan DPRA ada delapan yakni rancangan qanun tentang pertanahan, kepemudaan, perlindungan satwa, Himne Aceh sebagai lanjutan proleg 2017.

Kelima, terkait dengan penyelesaian kekerasan terhadap perempuan dan anak dan pemenuhan hak korban, tentang perubahan Qanun 19 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh.

Selanjutnya terkait perubahan ketiga Qanun Aceh nomor 2 tahun 2008 tentang tambahan bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus, serta juga rencana perubahan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2016 tentang pemilihan umum di Aceh.

Sedangkan proleg qanun usulan dari Pemerintah Aceh terdapat 9 usul yaitu rancangan Qanun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJM) 2017-2022, tentang pendidikan dayah, Baitul Mal yang sudah pernah disahkan 2007 tetapi belum jelas diatur terkait tata kerjanya maka kembali dilanjutkan pembahasan.

Selanjutnya terkait, zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil di Aceh, tentang lembaga keuangan syariah merupakan lanjutan dari proleg 2017 yang belum difinalisasi, penanaman modal, pengelolaan daerah aliran sungai terpadu, pencegahan penyalahgunaan narkotika, dan terkait retribusi jasa umum.

Selain 17 proleg 2018 tersebut, DPRA juga menetapkan sembilan proleg Aceh tambahan 2018 dan ini akan dilaksanakan setelah selesai proleg 2018 tersebut.

Dari inisiatif DPRA antara lain qanun tentang kawasan tanpa rokok, tentang penyiaran, perlindungan petani, perlidungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pembentukan administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lkhosksemawe dan Ketenaga listrikkan. Sedangkan tambahan dari pra karsa eksekutif yaitu rancangan qanun tentang hukum keluarga, industri Aceh, dan terkait persoalan kearsipan Aceh.

Untuk diketahui, pada tahun sebelumnya DPRA hanya menyelesaikan 12 qanun prioritas dari 15 proleg tahun 2017.

Komentar

Loading...