Unduh Aplikasi

DPRA: Sejak Awal Dana Hibah dan Bansos Rp 1,8 Triliun Sudah Masuk KUA-PPAS

DPRA: Sejak Awal Dana Hibah dan Bansos Rp 1,8 Triliun Sudah Masuk KUA-PPAS
Iskandar Usman Al-Farlaky. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Banggar DPRA) menegaskan bahwa usulan dana hibah dan bansos APBA 2019 sebesar Rp 1,8 triliun sudah sejak awal dimasukkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).

Anggota Banggar DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky mengatakan, legislatif sudah melakukan pembahasan KUA PPAS pada 2018 lalu untuk APBA 2019 sesuai dengan tahapan serta mekanisme yang berlaku.

Semua mata anggaran atau kegiatan termasuk hibah dan bantuan sosial itu juga telah dibahas bersama antara Banggar dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) sesuai prosedur yang ada.

"Perlu kami tegaskan, bahwa seluruh program baik usulan masyarakat melalui anggota DPRA maupun melalui eksekutif itu sudah masuk semua dalam KUA PPAS," kata Iskandar saat menggelar konferensi pers di ruang Banggar DPRA, Minggu (28/7).

Menguatkan penegasannya, Iskandar menyampaikan proses atau perjalanan pembahasan KUA PPAS yang dimulai sejak Juli 2018 lalu itu.

Pada 12 Juli 2018, Pemerintah Aceh melalui TAPA menyerahkan KUA PPAS 2019 kepada DPRA dengan surat bernomor 903 yang diterima Sekretaris Dewan (Sekwan).

Tanggal 10 Agustus 2018, Banggar DPRA melaksanakan rapat dengan agenda penentuan penetapan jadwal pembahasan KUA PPAS 2019.

Kemudian, 13 Agustus 2018 Banggar DPRA dengan kesimpulan pembahasan KUA PPAS 2019 dilaksanakan mulai 14 sampai 18 Agustus 2018.

Selanjutnya, pada 14 Agustus 2018 dilaksanakan rapat KUA PPAS 2019 oleh Banggar DPRA bersama Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dan TAPA.

Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan diantaranya. Sepakati KUA PPAS 2019 dengan memperhatikan kualitas anggaran dan berupaya pengesahannya tepat waktu sesuai mekanisme yang berlaku.

Membangun komunikasi yang lebih baik antara Banggar DPRA dengan TAPA, agar penetapan qanun APBA 2019 berjalan sesuai yang diharapkan.

"Apabila terdapat hal-hal dan kendala dalam pembahasan, disampaikan kepada pimpinan DPRA dan Plt Gubernur Aceh untuk dicarikan solusi yang baik dan bermartabat," ujarnya.

Setelah itu, kata Iskandar, pada 15 Agustus 2018 Banggar DPRA berkesimpulan dan menetapkan agar pembahasan KUA PPAS dilakukan tepat waktu dengan data terintegrasi.

Rapat dilanjutkan pada 16 Agustus 2018, disini Banggar DPRA menghasilkan berkesimpulan yakni merekomendasikan kepada TAPA tentang permintaan agar segera membuat rapat tekait BPJS dengan melibatkan dinas terkait.

Pimpinan dan anggota Banggar DPRA meminta memberikan kegiatan lapangan untuk berdikari kepada Pemerintah Aceh, seperti realisasi anggaran pendidikan diberikan sebagaimana mestinya sesuai perundang-undangan. Termasuk ruas jalan kabupaten dan provinsi.

"Selanjutnya, 3 September 2018 bahwa sesuai dengan tartib DPRA, banggar mendelegasi pembahasan ke komisi terkait dan mitra kerja," tutur Iskandar.

Tahapan selanjutnya, sambung Iskandar, pada 27 November 2018 dilaksanakan rapat koordinasi finalisasi. Dengan kesimpulan pembahasan dan penandatanganan KUA PPAS antara pimpinan DPRA dan Plt Gubernur Aceh dilaksanakan 28 November 2018.

Lalu, tanggal 16 Desember 2018 dilaksanakan kembali rapat bersama dengan Plt Gubernur Aceh dalam rangka percepatan pembahasan rancangan qanun APBA 2019.

Karena itu, Iskandar kembali menegaskan bahwa informasi yang menyatakan usulan masyarakat melalui DPRA maupun dari eksekutif tersebut tidak masuk dalam KUA PPAS 2019 merupakan hal yang keliru.

"Ini sudah kita tempuh bersama, jika ada informasi bahwa seolah-olah usulan masyarakat melalui anggota DPRA atau usulan yang ditampung oleh Pemerintah Aceh tidak masuk KUA PPAS adalah tidak benar," tegas Ketua Fraksi Partai Aceh itu.

Baca: Dana Hibah dan Bansos Rp 1,2 Triliun Dicairkan Melalui Anggaran Perubahan

Tak hanya itu, lanjut Iskandar, mereka juga pernah melaksanakan rapat konsultasi antara pimpinan DPRA, Fraksi dan Banggar bersama TAPA. Dalam pertemuan itu, dewan memastikan program yang telah disepakati bersama agar bisa ditampung.

"Mereka (TAPA) memastikan ke DPRA program itu bisa ditampung dalam KUA PPAS," tandasnya.

Maka dari itu, Iskandar mempertanyakan apakah kesepakatan yang sudah tertuang dalam KUA PPAS 2019 tersebut dimasukkan seluruhnya dalam Rancana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) atau ada yang tertinggal.

"Apakah itu semua masuk RKPA atau tidak, disinilah ada dua masalah, bahwa ada usulan yang tidak tercatat dalam RKPA," tanya Iskandar.

Iskandar menyebutkan, sejauh ini anggaran untuk kegiatan dana hibah dan bansos tersebut tidak juga dieksekusi karena alasan belum adanya pertimbangan dari Pemerintah Aceh.

Mengingat, saat itu terjadi pergantian Ketua TAPA, dari sebelumnya dijabat Sekda Darmawan (kini pensiun), digantikan Plt Sekda kepada Elvizar Ibrahim. Sehingga Pemerintah Aceh menjadikan pergantian tersebut sebagai alasan tidak bisa ditandatanganinya pertimbangan TAPA.

Dalam kesempatan ini, Iskandar juga menuturkan, bahwa dana hibah dan bansos tersebut merupakan aspirasi masyarakat kepada mereka, kegiatannya untuk pembangunan masjid, dayah, balai pengajian serta ruas jalan jalan di desa-desa dan kecamatan.

"Sekarang, saat kami turun ke lapangan masyarakat menanyakan kapan dibangun, karena itu ini harus ada solusinya," harap Iskandar.

Ucapan Selamat Pelantikan DPRA - Aceh Barat
iPustakaAceh
Ucapan Selamat Pelantikan DPRA - Pemerintah Aceh

Komentar

Loading...