Unduh Aplikasi

DPRA Sarankan Gubernur Fungsikan Tiga Pesawat Hibah YLI

DPRA Sarankan Gubernur Fungsikan Tiga Pesawat Hibah YLI
Pesawat patroli hutan milik Pemerintah Aceh yang dihibah oleh YLI. Foto: Ist

BANDA ACEH - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Nurzahri menyarankan Pemerintah Aceh memfungsikan tiga pesawat pemantau hutan yang dihibah oleh Yayasan Lauser Internasional (YLI).

Baca: Ternyata Aceh Sudah Miliki Tiga Pesawat Patroli

"Sambil menunggu kajian soal enam pesawat yang diusulkan Gubernur Aceh, bagusnya pesawat yang ada itu dimaksimalkan untuk memantau hutan dan laut Aceh," kata Nurzahri kepada AJNN via selulernya, Kamis (28/9).

Nurzahri menyebutkan, dengan difungsikan tiga pesawat patroli jenis CTSW itu nantinya bisa menjadi contoh bagi tim yang dibentuk untuk mengkaji pesawat sesuai dengan rencana Gubernur  Irwandi Yusuf.

Pesawat-pesawat yang kini disimpan di hanggar Sultan Iskandar Muda Blang Bintang itu dapat digunakan dengan melakukan beberapa perbaikan.

"Jikapun tidak ada pilot, pesawat itu bisa digunakan Irwandi untuk memantau hutan sambil menunggu adanya pilot khusus," katanya.

Nurzahri mengaku, dalam pembahasan KUA PPAS ABPAP dengan TAPA beberapa waktu lalu, dia pernah mengusulkan agar pesawat-pesawat itu digunakan untuk memantau laut dan hutan.

"Namun saat itu TAPA mengatakan, tiga pesawat tersebut belum bisa digunakan karena belum diurus izin terbang (sertifikat Pendaftaran dan Sertifakat Kelaikudaraan) di Kementerian Perhubungan, padahal pesawat yang diusul pak gubernur juga tidak bisa langsung digunakan sebelum memiliki izin," jelasnya.

Dia menambahkan, pada prinsipnya DPRA mendukung rencana pengadaan enam pesawat oleh Pemerintah Aceh, namun pihaknya tidak ingin pengadaan pesawat itu justru bermasalah dengan hukum.

"Kita tidak ingin nantinya pengadaan pesawat ini bermasalah hukum seperti masa Abdullah Puteh saat pembelian dua helikopter, sehingga kita sepakati adanya tim kajian," kata Nurzahri

Tim kajian itu nantinya dibentuk TAPA dengan melibatkan para ahli di bidang terkait.

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh (DLHK), Saminuddin B.Tou yang dikonfirmasi AJNN soal adanya pesawat pemantau hutan engan berkomentar banyak.

"Maaf saya lagi menghadiri pertemuan tahunan GCF Dibalikpapan, DLHK hanya mengurusi lingkungan hidup dan kehutanan saja, tidak masalah pesawat terbang," jawabnya melalui pesan WhatsApp kepada AJNN

Komentar

Loading...