Unduh Aplikasi

DPRA: Pusat Jangan Setengah-setengah kepada Aceh

DPRA: Pusat Jangan Setengah-setengah kepada Aceh

BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menilai Pemerintah Pusat baik eksekutif maupun legislatif tidak memperhatikan Aceh secara seutuhnya sesuai kekhususan yang sudah diberikan. Pasalnya isi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) belum diimplementasikan dengan baik.

Hal itu disampaikan kepada tim pemantau otonomi khusus dari DPR RI yang diketuai langsung pimpinan DPR, Fadli Zon saat mengadakan pertemuan bersama DPRA di ruang rapat paripurna, Senin (23/10).

Anggota DPRA, Azhari atau yang akrab disapa Cage mengatakan, hari ini Pemerintah Pusat mengaku bahwa Aceh salah satu daerah khusus, tetapi tidak mengimplemetasikan keseluruhan isi dalam UUPA sebagaimana telah diamanahkan sesuai UU nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, namun malah mencabut pasal di dalamnya satu persatu.

"Kami bukan hanya persoalan UU Pemilu saja, tetapi juga dengan masalah bendera, lambang Aceh, Himne hingga Batas Aceh juga tidak jalan," Kata Azhari.

Kata Azhari, pihaknya tidak melihat semua ini hanya dari kacamata dana Otsus saja, melainkan bagaimana dengan penerapan dari UU Nomor 11 tahun 2006 tentang UUPA yang sudah diberikan Pemerintah Pusat untuk Aceh. Serta ada juga kewenangan yang lain belum jelas pada proses pemberlakuannya secara utuh.

"Kalau memang Aceh dianggap khusus, maka UUPA juga harus dikhususkan bukan malah mencabutnya," tegasnya.

Dirinya, berharap Fadli Zon selaku pimpinan beserta anggota DPR RI lainnya bahwa pertemuan ini dapat menjadi masukan atau acuan dalam mengambil kebijakan di pusat nantinya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Aceh, Iskandar Usman Al Farlaky menjelaskan kepada Fadli Zon, sebelum UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu itu disahkan, DPRA melalui Komisi I sudah menjumpai pansus RUU Pemilu, dan sudah disampaikan kepada pansus kala itu bahwa tidak ada pencabutan pasal dalam UUPA, namun pada akhirnya dua pasal telah dicabut tanpa adanya konsultasi terlebih dahulu kepada anggota DPRA secara keseluruhan sesuai aturan yang berlaku.

"Dan jangan dikatakan bahwa kita telah berkonsultasi dengan pansus RUU Pemilu, saya tegaskan bahwa pansus tidak pernah berkonsultasi dengan DPRA," jelasnya

Iskandar juga meminta kepada Pemerintah Pusat untuk tidak setengah-setengah dalam meberikan sesuatu kepada Aceh, apalagi kekhususan Aceh yang telah diamanahkan dalam UUPA didapatkan karena konflik berkepajangan.

"Jangan setengah jika memberi sesuatu untuk Aceh," tutur Iskandar.

Dalam kesempatan itu, ketua tim pemantau Otsus, Fadli Zon mengaku dirinya tidak terlalu terlibat selama ini terkait UU Pemilu tersebut karena memang pihak pansus yang lebih fokus terhadap persoalan ini.

"Apanya yang telah disampaikan ini nanti akan kita bicarakan disana kembali," imbuh Wakil Ketua DPR itu.

IKLAN HPI
Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...