Unduh Aplikasi

DPRA Pertanyakan Dana Hibah Rp 695 Miliar

DPRA Pertanyakan Dana Hibah Rp 695 Miliar
Gedung DPRA. Foto: Net

BANDA ACEH - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Banggar DPRA) mempertanyakan dana hibah dan bantuan sosial sebesar Rp 695,3 miliar dari total Rp 1,8 triliun dalam APBA 2019 yang bisa diproses realisasinya itu usulan siapa. Serta jenis programnya.

Pertanyaan tersebut dilontarkan anggota Banggar DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky karena sejauh ini pihaknya belum mengetahui jenis-jenis program dalam dana hibah dan bansos yang sudah memiliki Surat Keputusan (SK) dari Plt Gubernur Aceh sebesar Rp 659,3 miliar tersebut.

Kata Iskandar, dalam waktu dekat setelah Plt Gubernur Aceh pulang dari Amerika, Banggar akan memanggil orang nomor satu di Aceh itu beserta Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) untuk mencari solusi atas persoalan realisasi dana tersebut, serta menanyakan kenapa angka Rp 695 miliar itu bisa di proses.

“Makanya nanti kita undang Plt dan tim TAPA, kita tanya mereka, apakah Rp 695 miliar itu usulan mereka (eksekutif)? dan apa saja programnya?,” kata Iskandar saat menggelar konferensi pers di ruang Banggar DPR Aceh, Minggu (28/7).

Selain itu, Iskandar juga mempertanyakan kenapa dana hibah dan bansos sebesar Rp 1,8 triliun itu yang bisa diproses realisasi hanya Rp 695,3 miliar. Sedangkan Rp 1,2 triliun lebih sisanya tidak dapat dicairkan dan harus dimasukkan dalam APBA Perubahan 2019. Padahal pengusulannya disampaikan secara bersamaan.

Baca: DPRA: Sejak Awal Dana Hibah dan Bansos Rp 1,8 Triliun Sudah Masuk KUA-PPAS

"Semuanya kita usulkan sekalian dalam KUA PPAS, karena itu kita pertanyakan kenapa yang lain tidak bisa, jangan-jangan yang Rp 659 miliar itu usulan melalui dinas semua," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) Bustami mengatakan, sejauh ini, dari total dana hibah dan bansos dalam APBA 2019 sebesar Rp 1,857 triliun tersebut, baru sekitar Rp 695 miliar yang telah diproses pencairannya.

Hal itu karena sudah diterbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh, yakni pada Dinas Pendidikan, Dinas Perkim, Dinas Arpus, dan Majelis Adat Aceh (MAA).

"Sisanya sekitar Rp 1,244 triliun akan dilengkapi persyaratan dokumennya dan diusulkan kembali dalam rencana APBA perubahan 2019," kata Bustami dalam jumpa pers yang Pemerintah Aceh di ruang media center humas dan protokol kantor Gubernur Aceh, Rabu (24/7) lalu.

Menurut Iskandar, informasi yang mereka terima terkait dana hibah Rp 695 miliar itu kemungkinan ada yang sudah terverifikasi sebelumnya. Untuk itu, dalam pertemuan nanti, DPRA juga akan mempertanyakan dana yang sudah tereksekusi.

“Informasi yang kita dapatkan mungkin ada yang sudah terverifikasi sebelumnya. Maka kita juga belum dapat informasi yang sudah tereksekusi apa saja, dan yang belum apa saja. Karena sampai saat ini belum ada laporan,” pungkas Iskandar.

iPustakaAceh

Komentar

Loading...