Unduh Aplikasi

DPRA Persoalkan Lima Proyek Pembangunan Irigasi

DPRA Persoalkan Lima Proyek Pembangunan Irigasi
Sekretaris Komisi IV DPRA, Zulfadhli. Foto: Ist

BANDA ACEH - Lima paket proyek pembangunan irigasi di Aceh yang bersumber dari dana Otsus tahun 2018 terancam gagal dilaksanakan, pasalnya pembebasan lahan dan pembangunan dilakukan di tahun yang sama.

Adapun ke lima paket tersebut meliputi Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Lhok Naga Kabupaten Pidie dengan nilai proyek Rp 4 miliar dan pembebasan lahan Rp 960 juta, Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Mon Seuke Pulot Kabupaten Bireuen dengan nilai proyek Rp 24,5 miliar dan pembebasan lahan Rp 36 miliar, Pembangunan Jaringan Irigasi Suplesi D.I Nalan Kabupaten Bireuen dengan nilai proyek Rp 13 miliar dan pembebasan lahan Rp 384 juta, Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Gajah Rheut Kabupaten Bireuen dengan nilai proyek 35 miliar dan pembebasan lahan Rp 21 miliar serta Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Alue Geureutut Kabupaten Bireuen dengan nilai proyek Rp 18 miliar dan pembebasan lahan 10 miliar.

Berdasarkan penelusuran AJNN, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemerintah Aceh juga dialokasikan dana untuk jasa penilaian tanah untuk masing-masing proyek irigasi dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemerintah Aceh

Sekretaris Komisi IV DPRA, Zulfadhli yang akrab dipanggil Tengku Abang kepada AJNN mengatakan, pelaksanaan proyek dana otsus harus ada lahan terlebih dahulu baru kemudian dialokasikan anggaran pembangunan proyeknya, bukan menganggarkan pembebasan lahan di tahun yang sama.

"Kalau itu dilakukan dikhawatirkan proyek tersebut akan macet di tengah jalan dan akan merugikan anggaran daerah. Bahkan untuk lima proyek ini pengukuran lahan juga dilakukan di tahun yang sama" kata Tengku Abang, Senin (2/7).

Dikatakan Tengku Abang, dalam peraturan Gubernur Aceh Nomor 09 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Migas dan Otsus pada pasal 18 ayat 3 disebutkan selain dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk kegiatan pembangunan juga harus dilengkapi dengan sertifikat atau bukti kepemilikan lahan yang sah.

Kemudian pada ayat 5 pasal tersebut ditegaskan, dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 disampaikan paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan Musrembang RKPA (Rencana Kerja Pemerintah Aceh.

"Artinya pada saat kegiatan ini disahkan dalam Pergub APBA tahun 2018, saya pastikan sertifikat kepemilikan lahannya belum ada," katanya.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemerintah Aceh

Untuk itu kata Tengku Abang, pihaknya akan segera memanggil Kepala Dinas Pengairan untuk dimintai keterangannya ikhwal pelaksanaan proyek dana otsus yang terkesan dipaksakan tersebut.

"Kita akan pertanyakan kepada Kepala Dinas Pengairan kenapa pembebasan lahan dan pelaksanaan proyek dilakukan di tahun yang sama," katanya.

Hingga berita ini diunggah, Sekretaris Dinas Pengairan Aceh yang dikonfirmasi AJNN ikwal proyek tersebut belum memberi tanggapan, beberapa kali dihubungi via seluler tak menjawab dan pesan WhatsApp juga tak dibalas. Sementara itu, Kepala Bappeda saat dihubungi AJNN mengaku sedang rapat di DPRA dan belum memberi tanggapan terkait proyek itu.

Realisasi APBK AJay

Komentar

Loading...