Unduh Aplikasi

DPRA Minta Pemerintah Atasi Permainan Harga TBS di PKS

DPRA Minta Pemerintah Atasi Permainan Harga TBS di PKS
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zaenal Abidin meminta Pemerintah Aceh untuk mengatasi permainan harga tandan buah segar (TBS) yang dilakukan oleh Perusahaan Kelapa Sawit (PKS) di Aceh. 

Sebab, kata Zaenal Abidin, setiap memasuki bulan ramadhan dirinya sering kali mendapatkan keluhan dari petani sawit terkait rendahnya harga beli TBS.

"Pemerintah Aceh harus mengatasi dan melindungi petani sawit dari permainan harga sawit oleh pihak PKS, apalagi dengan kondisi ekonomi yang sulit saat ini,” kata Zaenal Abidin, di Banda Aceh, Senin (19/4).

Menurut Zaenal Abidin, jika memang terbukti melakukan permainan harga sawit, Pemerintah Aceh untuk memberikan sanksi tegas kepada pihak PKS yang telah melakukan permainan harga sawit terhadap petani.

“Kita sering kali mendapatkan informasi dari petani di wilayah Nagan Raya dan sekitarnya terkait rendahnya harga kelapa sawit, jadi banyak petani yang adanya kongkalikong atau permainan antar para pengelola PKS demi mendapatkan keuntungan besar, tanpa peduli dengan nasib para petani,” sebutnya.

Politisi PKS itu menyarankan, Distanbun Aceh untuk turun langsung ke lokasi guna mengecek kebenaran rendahnya harga jual beli kelap sawit baik dari para petani maupun ke pabrik kelapa sawit.

"Distanbun Aceh harus turun langsung mengecek harga jual sawit para petani, mereka harus diajak bicara, agar informasinya bisa lebih utuh,” tuturnya.

Baca: Petani Sawit Asal Abdya Mengeluh Harga TBS Turun Setiap Bulan Ramadhan

Terkait Distanbun Aceh telah menyurati dan memanggil perusahaan kelapa sawit, sebut Zaenal Abidin, merupakan langkah yang bagus dilakukan Distanbun Aceh, namun hal tersebut belum cukup. Bahkan, bila perlu pemerintah segera menetapkan regulasi sehingga PKS yang terbukti nakal dapat diberikan sanksi tegas.

"Saya menyambut baik upaya yang sudah coba dilakukan oleh Distanbun Aceh dengan menyurati dan memanggil pihak pengelola PKS untuk mempertanyakan harga, namun itu belum cukup, bila perlu Distanbun harus sudah menetapkan semacam sebuah regulasi yang memuat sanksi didalamnya, jadi kalau ada PKS yang terbukti nakal dan dengan sengaja membeli kelapa sawit dibawah harga yang sudah ditetapkan pemerintah, agar bisa langsung dikenakan sanksi,” tutupnya.

Karena, lanjut Zaenal Abidin, hal itu guna untuk memastikan kesejahteraan para petani sawit yang ada di Aceh, bahkan bila perlu DPRA dilibatkan dalam penetapan standar harga sawit yang dilakukan oleh pemerintah.

“DPRA juga harus dilibatkan, agar lembaga Legislatif itu bisa mengawasi secara langsung terkait perkembangan harga kelapa sawit di pasaran,” tutupnya.

Idul Fitri - Disdik
Idul Fitri - BPKA
Idul Fitri - ESDM Aceh
Idul Fitri - Disbudpar
Idul Fitri- Gubernur Aceh

Komentar

Loading...