Unduh Aplikasi

DPRA Minta Gugus Tugas Covid-19 Transparan Jika Ada Pejabat Publik Positif Corona

DPRA Minta Gugus Tugas Covid-19 Transparan Jika Ada Pejabat Publik Positif Corona
Anggota DPR Aceh, Tarmizi SP (Memakai Rompi) saat berbicara dengan Jubir Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Aceh Tengah, Yunasri di depan IGD RSUD Datu Beru Takengon. Foto AJNN

ACEH TENGAH - Keterbukaan informasi terkait penyebaran wabah Covid-19 di provinsi Aceh dinilai masih kurang. Hal ini terbukti masih ada pasien positif Covid-19 dari kalangan pejabat yang tidak dipublikasikan ke media secara terbuka. Bahkan media baru mendapatkan informasi dari sejumlah sumber lain di luar Gugus Tugas Covid-19.

Sebagai contoh yaitu dua pejabat di Aceh yang positif Covid-19 beberapa waktu yang lalu. Mereka adalah AR (55) pejabat pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh dan Sekretaris Satpol PP/WH Aceh berinisial RI.

Padahal keterbukaan informasi penting dilakukan agar semua warga negara mendapatkan perlakuan yang sama selama penanganan Wabah ini.

Baru - baru ini, tim liputan AJNN juga mendapatkan informasi tentang adanya satu orang lagi pejabat dari lembaga vertikal di Aceh yang positif Covid-19. Pejabat tersebut dinyatakan positif setelah pulang menjenguk orang tuanya di pulau Sulawesi.

Salah satu sumber terpercaya AJNN bahkan menyebutkan kalau kurang lebih 50 orang staf di lembaga vertikal tersebut sudah dilakukan swab tapi belum diketahui hasilnya.

AJNN mencoba menghubungi direktur RSUDZA, Azharuddin untuk mengkonfirmasi apakah pihaknya mempunyai informasi tersebut, namun Azharuddin menyebutkan kalau dirinya belum mendapatkan informasi itu.

Azharuddin menyarankan agar menghubungi kadis kesehatan Aceh, Hanif, apalagi menurut Azhar,  pengambilan sampel swab sebanyak itu tentu pihak dinas lebih tahu.

Jawaban Hanif juga hampir sama dengan Azharuddin, bahkan Hanif meminta AJNN menghubungi salah satu rumah sakit yang menjadi bagian dari lembaga vertikal tersebut.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi V DPR Aceh, Tarmizi SP kepada AJNN mengatakan seharusnya gugus tugas Covid-19 tingkat provinsi mengikuti apa yang dilakukan Gugus Tugas Covid-19 pusat. Pada level nasional, ketika seorang Menteri positif Covid-19, maka diberitahukan kepada publik melalui media. 

"Kamk berharap hal yang sama juga dilakukan oleh Pemerintah Aceh melalui Tim Gugus Tugasnya. Sampaikan saja siapa pejabat yang positif Covid-19, jangan cuma masyarakat biasa yang dipublikasi," ujar Tarmizi SP, Jum'at (26/6) kepada AJNN di Takengon.

Ketika informasi seorang pejabat terinfeksi Covid-19 dipublikasikan ke publik, maka masyarakat akan berfikir kalau pejabat saja bisa terinfeksi apalagi masyarakat biasa. Hal ini menurut Tarmizi juga bisa meningkatkan kewaspadaan, sehingga mereka lebih hati - hati dalam menjaga diri.

Ia yang juga anggota tim Satgas Pengawas Penanganan Covid-19 DPR Aceh ini menyebut keterbukaan informasi ini wajib dilakukan supaya masyarakat biasa menjadi waspada terhadap penyebaran Covid-19 ini.

Selain itu, Politisi Partai Aceh dari Daerah Pemilihan (Dapil) 10 tersebut juga menyinggung longgarkan penjagaan perbatasan Aceh dan provinsi tetangga.

Dirinya menyarankan agar perbatasan pintu masuk ke wilayah Aceh harus lebih di perketat. Kalau perbatasan dijaga ketat maka dirinya yakin Aceh akan aman dari Covid-19. Ia juga menilai kejujuran dari sejumlah warga untuk melaporkan diri bahwa mereka baru pulang dari luar daerah juga masih rendah.

"Pada awal merebaknya wabah Covid-19, belum ada transmisi lokal di Aceh, tapi tiba-tiba membludak sehingga semua orang kewalahan. Saya meyakini penyebaran Covid-19 ini berasal dari luar karena kurang ketatnya pos perbatasan," ujar Tarmizi.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dr Taqwaddin Husin mengatakan institusi yang terlibat dalam penanganan Covid-19 harus terbuka menyampaikan semua hal terkait penyebaran virus tersebut. Hal ini penting karena keterbukaan data selain yang dikecualikan agar semua pihak bisa melakukan upaya preventif, terutama di daerah yang terpapar Covid-19 tersebut.

"Sebenarnya ini bukan ranah saya, Lembaga Komisi Informasi Aceh (KIA) lebih tepat menjawab ini, tapi saya ingin menyampaikan bahwa menjadi orang yang positif Covid-19 bukanlah aib," ujar Taqwaddin.

Pria yang juga akademisi Unsyiah tersebut menyampaikan bahwa dalam perspektif pihaknya, daerah yang tinggi trend positif Covid-19 mencerminkan mobilitas warga tersebut keluar masuk lumayan tinggi. Seperti contoh DKI Jakarta dan Surabaya.

"Yang paling penting bagi Ombudsman adalah pelayanan publik terhadap masyarakat harus optimal, kalau harus transparan ya transparan. Ini sebagai ikhtiar kita semua untuk mencegah penularan Covid-19," ujar Taqwaddin.

Komentar

Loading...