Unduh Aplikasi

DPRA Minta Gubernur Aceh Evaluasi Kinerja Manajemen BPR Mustaqim

DPRA Minta Gubernur Aceh Evaluasi Kinerja Manajemen BPR Mustaqim
Gedung DPR Aceh. Foto: Dokumen AJNN.

BANDA ACEH - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Sulaiman meminta Gubernur Aceh untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja BPR Mustaqim atas tidak tercapainya target kinerja keuangan tahun 2020.

Dalam rapat paripurna penyampaian dan rekomendasi DPRA tentang LKPJ Gubernur Aceh, Sulaiman menyebutkan, bagian laba dari penyertaan modal pada BPR Mustaqim tahun 2020 realisasinya nihil atau 0,0 persen dari target sebesar Rp 1,4 milyar.

Sehingga, sebut Sulaiman, Pemerintah Aceh perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja manajemen BPR Mustaqim, apabila hasil evaluasi tidak menguntungkan dan setiap tahun harus di subsidi.

“Maka Pemerintah Aceh wajib mengambil langkah-langkah untuk melakukan restrukturisasi BPR Mustaqim tersebut dan mengambil tindakan tegas untuk membenahi manajemen dan kinerja BPR,” kata Sulaiman, di Gedung Utama DPRA, Senin (7/6).

Sulaiman mengungkapkan, Pendapatan Asli Aceh (PAA) dari pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang dipisahkan realisasi sebesar Rp.181,7 milyar atau 90,40 persen dari target sebesar Rp.202,4 milyar Jumlah Realisasi tersebut diperoleh dari bagian laba penyertaan Modal pada Bank Aceh Syariah tahun 2019 sedangkan bagian laba tahun 2020 Pemerintah Aceh belum dapat menginformasikan melalui LKPJ tahun 2020 kepada DPR Aceh.

Lanjut Sulaiman, khusus untuk PT. Pembangunan Aceh (PT. PEMA), Gubernur Aceh perlu meminta Laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2020 audited yang merupakan Supplemen dari Laporan Keuangan Pemerintah Aceh, sesuai pasal 11 ayat (1) dan (2) Qanun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada Badan Usaha Milik Aceh.

“Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah Realisasi mencapai Rp7,9 Triliun atau 102,23 persen dari target Rp 7,8 Triliun, Pendapatan Asli Aceh dari Hibah Pemerintah Pusat realisasi sebesar Rp 41,3 miliyar atau 32.801,23 persen, dari target sebesar Rp125,9 juta. Realisasi ini cukup materil dan mencolok, Pemerintah Aceh tidak menginformasikan dalam LKPJ dari mana sumber pendapatan hibah tersebut atau dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan,” sebutnya.

Selain itu, Sulaiman meminta, Gubernur Aceh untuk mengevaluasi qanun-qanun Aceh terkait kebijakan pengelolaan, khususnya pemungutan Pajak dan Retribusi Aceh dan menyesuaikan dengan regulasi Peraturan Pemerintah dan Permendagri yang baru.

“Serta meningkatkan pengawasan internal melalui pemberdayaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Aceh,” tutupnya.

HUT Pijay

Komentar

Loading...