Unduh Aplikasi

DPRA: Masyarakat Aceh Dibuat Bingung dengan Aturan Mudik

DPRA: Masyarakat Aceh Dibuat Bingung dengan Aturan Mudik
Anggota DPRA, Tarmizi SP. Foto: Ist

BANDA ACEH - Anggota DPRA, Tarmizi SP mengatakan kalau masyarakat Aceh dibuat bingung dengan aturan mudik lebaran idul fitri 1442 hijriah.

Pasalnya, kata Tarmizi, Pemerintah Aceh awalnya hanya mengeluarkan aturan dilarang beroperasi bagi kendaraan umum sejak 6 Mei. Namun fakta di lapangan, petugas yang bertugas di posko perbatasan juga melarang mobil pribadi.

“Surat edaran yang didapatkan oleh masyarakat hanya dari Dinas Perhubungan, bahwa yang dilarang mobil penumpang, dan itu pun terlambat dikeluarkan,” kata Tarmizi SP, kepada AJNN, Jumat (7/5).

Akibatnya, kata Tarmizi, cukup banyak sopir mobil penumpang yang tidak tahu dengan aturan tersebut, karena tidak semua sopir mobil penumpang itu yang memilik handphone android.

“Seharusnya itu disosialisasikan jauh-jauh hari sebelumnya, kan sudah lama surat dari pemerintah pusat keluar, kenapa tidak disampaikan,” ujarnya.

Sehingga, kata politisi muda Partai Aceh itu, terjadi penumpukan penumpang di posko perbatasan, karena mereka enggan untuk kembali, akibatnya kerumuman pun tercipta.

“Jadi 12 malam terjadi penumpukan penumpang di pos-pos, mulai dari anak-anak dan orang tua. Akhirnya penyebaran virus makin mudah terjadi. Akhirnya yang ditargetkan sudah tidak tercapai lagi, dan malah sebaliknya,” ungkapnya.

Masalah yang kedua, kata Tarmizi SP, tidak ada aturan yang menyampaikan larangan mudik bagi mobil pribadi. Kalau pun mobil pribadi diperbolehkan untuk mudik, syaratnya apa saja. 

Baca: Dilarang Mudik, Mobil Pribadi dan Angkutan Umum Diminta Putar Balik di Aceh Jaya

“Sekarang tiba-tiba mobil pribadi sudah dilarang mudik, aturan dari Pemerintah Aceh tidak ada, makanya saya minta jangan membuat masyarakat bingung, kami minta kepada Pemerintah Aceh untuk menyampaikan pengumuman sejelas-jelasnya kepada masyarakat,” tegas putra asli Aceh Barat itu.

Dalam pengumuman itu, Tarmizi meminta kepada Pemerintah Aceh untuk menyampaikan sejelas mungkin aturan terkait mudik. Misalnya mobil pribadi yang boleh mudik seperti apa, syaratnya apa saja dan lain-lain.

“Misalnya mobil pribadi harus ada surat antigen baru boleh, Dirlantas Polda Aceh katanya sudah menggratiskan tes antigen, apakah itu sudah berlaku di posko-posko, kalau sudah berlaku kenapa mobil pribadi tidak boleh mudik, aturan-aturan itu harus jelas, agar masyarakat paham,” ungkapnya.

“Pengumuman itu disebarkan oleh provinsi ke kabupatan, kemudian ke camat dan ke desa. Kalau itu dilakukan tidak ada kejadian seperti sekarang ini,” tambahnya.

Terakhir, Tarmizi juga menyarankan agar ada pembagian zona wilayah sesuai dengan kearifan lokalnya. Misalnya, Aceh Jaya, Aceh Barat dan Nagan Raya masuk satu zona yang diperbolehkan mudik.

“Kan dilarang mudik antar kab/kota, tinggal dibagi wilayah saja, Aceh Jaya, Aceh Barat dan Nagan Raya tidak boleh dilarang, zona-zona yang berdekatan jangan dilarang. Kemudian daerah lain lagi seperti Pidie dan Pidie Jaya, Aceh Besar dan Banda Aceh, ini perlu dibagi, agar masyarakat paham,” jelasnya.

HUT Pijay

Komentar

Loading...