Unduh Aplikasi

DPRA: Kami Bingung dengan Sikap Pemerintah Aceh

DPRA: Kami Bingung dengan Sikap Pemerintah Aceh
Pimpinan dan anggota DPRA saat jumpa pers terkait pembahasan APBA 2018. Foto: Ist.

BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bingung dengan sikap Pemerintah Aceh terkait kelanjutan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (R-APBA) 2018. Mereka bahkan menilai Pemerintah Aceh tidak serius.

Hal itu disampaikan Ketua DPRA Tgk Muharuddin, bersama pimpinan dan anggota lainnya saat menggelar jumpa pers di ruang kerjanya, Rabu (31/1).

Muharuddin mengungkapkan kalau sebelumnya eksekutif sudah sepakat kalau APBA akan disahkan berdasarkan qanun, bukan dengan Peraturan Gubernur (Pergub).

"Kami pertanyakan sikap eksekutif yang kini terkesan tidak serius membahas APBA 2018," kata Muharuddin dalam jumpa pers tersebut.

Kata Muharuddin, SKPA atau TAPA tidak memenuhi undangan DPRA terkait kelanjutan pembahasan APBA dengan komisi-komisi. Padahal langkah itu merupakan kesepakatan bersama.

"DPRA sudah membuka diri mengundang eksekutif membahas APBA. Namun tidak dihadiri, kondisi ini sudah berulang kali terjadi," ujarnya.

Seperti yang diketahui, eksekutif dan legislatif sudah menyepakati jadwal pembahasan APBA 2018, yakni akan dibahas mulai 31 Januari sampai 7 Februari 2018.

Selama ini DPRA terus bersabar menanti sikap eksekutif. Pihaknya juga tidak mau menjadi lembaga yang terlihat seperti mengemis kepada eksekutif untuk membahas ini secara bersama.

"Kalau memang tidak mau membahas APBA katakan saja. Jangan menggambang seperti ini," tegas politikus Partai Aceh itu.

Untuk itu, kata Muharuddin, pihaknya tetap berpedoman pada jadwal yang sudah disepakati. Apabila eksekutif juga tidak hadir saat diundang, gubernur harus berani menyampaikan ke publik bahwa APBA tidak menggunakan qanun.

"Jangan seperti ini, semula sepakat mengesahkan APBA. Tapi nyatanya tidak serius, gubernur harus tegas," kata Muharuddin.

Komentar

Loading...