Unduh Aplikasi

DPRA Desak Penegak Hukum Segera Tuntaskan Kasus di Aceh Barat

DPRA Desak Penegak Hukum Segera Tuntaskan Kasus di Aceh Barat
Wakil Ketua Aceh Barat, Ramli (kemeja biru, kiri) menyerahkan dokumen dan kaset kepada Ketua Komisi I DPRA, Muhammad Yunus (kemeja putih). Foto: Rahmat Fajri

BANDA ACEH - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) siap memfasilitasi penyelesaian beberapa kasus yang diadukan oleh anggota DPRK Aceh Barat dalam audiensi yang berlangsung di ruang rapat Komisi I, Kamis (4/6).

Ketua Komisi I DPRA, Muhammad Yunus mengatakan, adapun permasalahan di Aceh Barat yang disampaikan kepada pihaknya itu yakni tentang pemecatan 47 keuchik, Operasi Tangkap Tangan (OTT), kasus pemukulan di pendopo yang tak kunjung selesai, masalah di RS Cut Nyak Dhien serta persoalan harga sawit.

Baca: Dewan Aceh Barat Temui DPRA, Minta Advokasi Kasus OTT Bimtek Hingga Pemukulan

"Untuk mendapatkan kejelasan di Aceh Barat, Komisi I siap memfasilitasinya. Moga-moga ini cepat selesai dan jangan terkatung-katung," kata Muhammad Yunus kepada wartawan usai menerima audiensi anggota DPRK Aceh Barat, Kamis (4/6).

Yunus menyampaikan, terkait permasalahan OTT Bimtek di Aceh Barat, pada dasarnya DPRK setempat juga memiliki wewenang seperti DPRA, yakni pengawasan. Karena itu mereka hanya bisa mengawal.

Meskipun demikian, Komisi I DPRA juga meminta Kapolda Aceh, benar-benar menyikapi dengan baik kasus yang ada, sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat bawah.

"Jadi jangan hukum itu cuman tajamnya ke bawah, seolah-olah ke atas itu kebal hukum," tutur politikus Partai Aceh itu.

Komentar

Loading...