Unduh Aplikasi

DPRA desak Pemerintah Aceh segara tuntaskan pembebasan lahan bandara Rembele

DPRA desak Pemerintah Aceh segara tuntaskan pembebasan lahan bandara Rembele
Lintas gayo bandara Rembele, Lintas Gayo Bandara Rembele
ACEH TENGAH - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang terpilih dari wilayah tengah Aceh, Bardan Sahidi, mendesak Pemerintah Aceh segera membayar ganti rugi lahan warga, yang sebelumnya telah ditimbun untuk perluasan Bandar Udara (Bandara) Rembele Kabupaten Bener Meriah.

Pekerjaan proyek perluasan bandara Rembele Bener Meriah, kini terhenti pasca pemblokiran area bandara yang dilakukan oleh masyarakat setempat, karena ganti rugi lahan mereka yang di timbun untuk perluasan bandara belum dilunasi.

“Kita mendesak pemerintah Aceh melalui Dinas Keuangan Provinsi dapat segera melunasi sengketa lahan masyarakat, agar pekerjaan dapat segera di lanjutkan,” katanya.

Kemudian lanjut Bardan, untuk pembebasan lahan itu, Pemerintah Aceh telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.18 Miliar dari APBA 2014, namun pihaknya tidak mengetahui penyebab terlambatnya proses pembayaran tersebut.

“Anggaran itu berakhir pada 31 Desember tahun ini, kalu tidak langsung di bayar, uang itu tidak bisa di realisasi lagi,” ujarnya

Informasi lain di himpun dari kalangan masyarakat sebut Bardan Sahidi, sebelumnya masyarakat juga telah dimintakan untuk membuka rekening, agar ganti rugi dapat di transfer ke rekening masing-masing, namun hingga kini janji itu tak kunjung di tepati.

“Dulu masyarakat di perintahkan untuk membuka buku rekening untuk pembayaran ganti rugi, tapi hal itu tidak terwujud sampai sekarang” tirunya seperti perkataan warga.

Tambah Bardan, terhentinya perluasan Bandara Rembele sangat disayangkan. Dan kapasitas bandara Rembeles nomor dua terbesar di Aceh setelah Bandara Sultan Iskandar Muda. Aktifnya Bandara Rembele dinilai dapat menggenjot perekonomian masyarakat di wilayah tengah Aceh. Jelas Bardan


Nusi

Komentar

Loading...