Unduh Aplikasi

DPRA Ancam Bekukan Anggaran Pelaksanaan Pemilu 2019

DPRA Ancam Bekukan Anggaran Pelaksanaan Pemilu 2019
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh bersikukuh menahan seluruh pencairan anggaran bagi kebutuhan pelaksanaan pemilu 2019 di Aceh. Hal itu akan dilakukan hingga Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan tetap (inkrah) terkait gugatan DPRA terhadap pemberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berdampak pada pencabutan dua pasal 57 dan 60 Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA).

"Pagu anggarannya untuk itu (pemilu 2019), kita tahan tidak boleh dicairkan, kita bintangkan. Ketika putusan MK sudah ada (Inkrah) kembali menggunakan dua pasal dalam UUPA, bintang itu kita buka. Silahkan (KIP) Aceh bekerja," kata Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) di DPRA Iskandar Usman Al-Farlaky, Selasa (10 Oktober 2017).

Hal itu disampaikan Iskandar saat menggelar konfrensi pers menanggapi klarifikasi yang diterima DPRA dari kementerian dalam negeri Republik Indonesia tertanggal 3 Oktober 2017. Klarifikasi Mendagri dipastikan tidak akan menyurutkan upaya DPRA untuk melakukan pengujian (judicial review) terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dinilai cacat hukum.

"Kalau prosesnya saja sudah tidak sah tentu yang dihasilkan dalam undang-undangan ini juga tidak sah atau cacat prosedur. Kalau teman teman yang mengerti hukum mungkin ini bisa batal demi hukum," kata Iskandar yang turut didampingi Ketua Fraksi Gerindra/Pks Abdurahman Ahmad.

Iskandar mengatakan upaya hukum yang ditempuh DPRA ke Mahkamah Kostitusi tersebut merupakan langkah memperjuangkan kewenangan dan kekhususan yang telah diberikan pemerintah pusat kepada Aceh. Dia juga menepis jika tindakan tersebut, sebagai upaya DPRA mempertahankan kewenangannya dalam merekrut anggota KIP dan Panwaslih Aceh.

"Ini bukan kepada persoalan bahwa nanti (anggota) KIP akan direkrut DPR RI. Bukan siapa, merekrut siapa. Tapi menyangkut kewenangan dan kekhususan yang diberikan ke Aceh,"kata Iskandar yang juga anggota Komisi I DPRA.

Upaya hukum tersebut tambah Iskandar juga sebagai antisipasi agar kewenangan yang telah diberikan kepada Aceh tidak di utak atik pemerintah pusat dikemudian hari. Tindakan dimaksud juga sebagai ajang pembuktian atas penjelasan Mendagri di Mahkamah Kontitusi (MK) Senin 25 September lalu, yang menyebut Pemerintah Pusat dan DPR RI telah berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR Aceh terkait perubahan dan pencabutan dua pasal UUPA.

"Kalau dibiarkan akan ada implikasi hukum dikemudian hari terus dipreteli satu-satu. Maaf yang disampaikan dalam klarifikasi mendagri ini secara implisit juga terkait dengan mekanisme konsultasi dan pertimbangan. oleh karenannya langkah yang kami lakukan selain melakukan JR (Judical Reviuw) Mahkamah Konstitusi biar hakim nanti mengetok palu, mana benar dan yang salah," kata Iskandar.

Ditambahkan, menghadapi sidang di Mahkamah Konstitusi, DPRA telah mempersiapkan sejumlah saksi diantarannya mereka yang terlibat dalam Kesepakatan Damai antara pemerintah RI dan GAM di Helsinky serta Pakar Hukum Tata Negara. Kasus tersebut juga diharap tidak berimplikasi kepada kepercayaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat.

"Ini berimplikasi tidak baik terhadap kepercayaan rakyat kepada pusat serta stabilitas perdamaian dan politik Aceh, karena terus mengobak-obaok kekhususan yang diberikan," kata Iskandar.

IKLAN HPI
Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...