Unduh Aplikasi

DPRA akan Panggil Kepala DKP Aceh Terkait Pemutusan Kontrak Sepihak

DPRA akan Panggil Kepala DKP Aceh Terkait Pemutusan Kontrak Sepihak
Ketua Komisi II DPRA, Irfannusir. Foto: Net

BANDA ACEH - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akan memanggil Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, terkait pemutusan kontrak sepihak dengan lembaga panglima laot Lhok Krueng Aceh.

Ketua Komisi II DPRA, Irfannusir mengatakan, saat ini pihaknya belum menerima surat dari Panglima Laot Lhok Krueng Aceh. Namun, jika surat tersebut sudah diterima Komisi II DPRA pihaknya akan memanggil Kepala DKP Aceh.

"Saat ini komisi II DPRA belum menerima surat dari panglima laot. Tapi seandainya surat itu sudah ada dikomisi II kita akan panggil DKP Aceh mempertanyakan tentang pembatalan kontrak sepihak," kata Irfannusir, saat dihubungi AJNN, Senin (26/10).

Menurut Politisi PAN ini, selain mempertanyakan pembatalan kontrak sepihak, komisi II juga akan menanyakan spesifikasi bangunan dan mesin yang dipertanyakan panglima laot Lhok Krueng Aceh.

"Kami akan proses surat ini, dan akan follow up setelah kita panggil," ujarnya.

Sebelumnya, lembaga Panglima Laot Lhok Krueng Aceh telah ditetapkan sebagai pemenang tender untuk pengelolaan Cold Storage Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja Lampulo Banda Aceh pada tanggal 16 Juli 2019 dengan Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Nomor 523/1475/4/2019.

Baca: Kejati Dalami Dugaan Penyimpangan Dana Hibah di DKP Aceh

Berdasarkan dokumen pelelangan pekerjaan sewa menyewa Gudang Beku Terintegrasi (cold storage) DKP menyebutkan jika kapasitas Cols Storage tersebut adalah 200 ton dan Air Blaze Freezer (ABF) 10 ton.

Pada bulan Novenber 2019 lembaga panglima laot selaku pemenang tender melakukan uji coba bersama dengan pihak DKP terhadap Cold Storage tersebut, dan setelah di lakukan uji coba ternyata terdapat banyak kekurangan dari bangunan dan mesin sehingga produksi yang di hasuilkan adalah 2,5 ton dengan masa beku selama 18 jam, dan hasil ini telah di sampaikan kepada DKP dengan surat pada tanggal 12 November 2019 Nomor 48/P/LUC/XI/2019 tentang laporan hasil uji coba gudang beku PPS Kutaraja.

Kemudian pada tanggal 3 Juni 2020 lembaga panglima laot telah menyurati DKP meminta agar segera di lakukan penandatangan kontrak terhadap pengelolaan cold storage tersebut dengan harga menyesuaikan spesifikasi bangunan dan mesin yang telah di lakukan uji coba tersebut yang menghasilkan produksi sebesar 2,5 ton per 18 jam pembekuan.

Pada tanggal 10 Juni 2020, lembaga panglima laot menerima surat dari Kepala DKP Aceh Ilyas, mengirimkan surat Nomor 523/1154/4/2020, tanggal 4 Juni 2020, tentang pembatalan penandatangan kontrak sewa cold storage yang telah kami menangkan tendernya.

Sehingga, atas kesewenang-wenangan DKP Aceh terhadap masyarakat, khususnya Lembaga Hukoem Adat Laot Lhok Kreung Aceh, pihaknya merasa di zalimi sehingga mengirimkan surat perlindungan hukum ke DPRA terutama komisi II yang membidangani Kelautan dan Perikanan di Aceh.

Komentar

Loading...