Unduh Aplikasi

DPR Aceh nilai dinas Pendidikan Aceh masih berselemak masalah

BANDA ACEH-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky menilai, dinas Pendidikan Aceh masih berselemak masalah. Kinerja dinas Pendidikan Aceh dinilai belum sesuai dengan besarnya anggaran yang dikelola.

“Banyak persoalan yang terjadi di dinas pendidikan. Visi dan misi Zikir tidak terlaksana. Dalam waktu dekat ini kita akan panggil dinas Pendidikan Aceh,” ujar Iskandar, Senin (15/12).

Kata dia, salah satu contoh persoalan di dinas Pendidikan Aceh, seperti penyaluran beasiswa yatim Aceh yang baru setengah di akhir tahun 2014. Dari Rp 1,8 juta per siswa yatim, ternyata baru disalurkan setengahnya.

Padahal, program beasiswa yatim merupakan andalan pemerintahan Gubernur Zaini Abdullah dan Wagub Muzakir Manaf.

Di lapangan, keterlambatan penyaluran beasiswa anak yatim ini menjadi sorotan negatif publik. Banyak pihak yang menghujat pemerintah Aceh yang dinilai tidak peka terhadap nasib yatim di Aceh.

“Padahal yang berkerja disini adalah Dinas Pendidikan Aceh. Ini yang sangat kita sesalkan. Apalagi, berdasarkan informasi yang beredar, untuk beasiswa yatim tahap 2 tahun 2014 baru cair pada Mai 2015. Sudah berselang tahun,” kata politisi Partai Aceh ini.

Belum lagi, kata Iskandar, sejumlah persoalan lainnya yang muncul di Dinas Pendidikan Aceh.

Di situs P2K APBA, katanya, Dinas Pendidikan Aceh juga termasuk satu dari 14 SKPA berapor merah. Realisasi anggaran Dinas Pendidikan Aceh baru 61 persen di akhir masa anggaran.

Parahnya lagi, kata dia berdasarkan laporan, sejumlah staf dan pejabat Dinas Pendidikan Aceh dilaporkan beramai-ramai ke luar negeri.

Plesiran tersebut dibungkus dalam kegiatan studi banding yang menguras APBA 2014. Diinformasikan anggaran perjalanan dinas di Dinas Pendidikan Aceh membengkak jelang akhir tahun.

Kondisi ini terjadi akibat banyaknya staf dan kepala bidang yang keluar negeri. Ada beberapa yang sudah pulang. Ada juga yang masih di Australia. “Dalam dua bulan terakhir. Banyak pejabat Dinas Pendidikan Aceh yang pergi ke Malaysia, Australia serta Eropa. Tentu ini hanya bertujuan untuk menghabiskan anggaran semata,”

Al-Farlaky menambahkan, sebagaimana yang diketahui, Dinas Pendidikan Aceh termasuk salah satu SKPA yang berapor merah di akhir tahun 2014.

Situs P2K APBA mencatat, realisasi anggaran dinas Pendidikan Aceh baru mencapai 61 persen hingga 12 Desember 2014. Karena itu, pihaknya akan segera memanggil pejabat dinas Pendidikan Aceh yang plesiran ke luar negeri di akhir tahun.

Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan intruksi Gubernur Aceh yang melarang pejabat ke luar negeri.

“Kita akan panggil pejabat Dinas Pendidikan Aceh soal plesiran ke luar negeri. Kita minta pertanggungjawaban mereka,” kata Iskandar Usman.

Meurutnya, kepergian eksekutif ke luar negeri selama ini kurang terdeteksi. Pasalnya, oknum pejabat tersebut tidak pernah melaporkan perjalanan dinasnya ke Kemendagri. Keadaan ini berbeda dengan kunjungan kerja legislatif yang selalu diberitakan secara besar-besaran di media massa.

NAZLA

Komentar

Loading...