Unduh Aplikasi

DPMPTSP Mulai Rancang Pergub Insentif Penanaman Modal di Aceh

DPMPTSP Mulai Rancang Pergub Insentif Penanaman Modal di Aceh
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh mulai melakukan penyusunan rancangan awal Peraturan Gubernur (Pergub) tentang tata cara pemberian insentif penanaman modal di Aceh.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPMPTSP Aceh, Martunis Muhammad mengatakan, sejauh ini pihaknya telah melaksanakan Fokus Grup Diskusi (FGD) pertama mengenai rancangan pergub tersebut, dan pada akhir Oktober 2019 nanti akan kembali menggelar diskusi lanjutannya.

Martunis menyampaikan, wacana kebijakan ini merupakan bagian dari usaha untuk menggalakkan nilai investasi yang ada di Aceh. Salah satunya terkait persoalan kebijakan fiskal yang harus dibebankan kepada pengusaha jika hendak berinvestasi.

"Aturan ini bagian dari usaha kita untuk menggalakkan investasi yang ada di Aceh. Salah satunya kalau orang mau investasi akan ada beberapa insentif seperti terkait masalah fiskal," kata Martunis Muhammad kepada AJNN, Selasa (8/10).

Martunis menjelaskan, kebijakan ini diarahkan kepada biaya-biaya investasi yang mungkin bisa diringankan dari tuntutan yang dibebankan. Seperti biaya pajak dan retribusi, semua itu akan dicoba untuk diberikan insentif dari sisi pengurangan pajak maupun beban retribusi sendiri.

"Tapi yang perlu kita ketahui bersama, sebenarnya pajak dan retribusi mana saja yang kira-kira menurut mereka memberatkan saat proses investasi," ujarnya.

Martunis menyebutkan, seperti saat proses masa konstruksinya, ketika masa itu biasanya belum ada pendapatan para calon investor, atau belum waktunya mereka mengeluarakn uang.

"Jadi mungkin itu tujuan awalnya, untuk memberikan kemudahan bagi mereka, sehingga dia (para investor) punya ketertarikan yang lebih besar untuk Aceh," tuturnya.

Martunis menyebutkan, sebenarnya, inisiatif kebijakan itu diinisiasi karena memang terdapat beberapa keluhan, misalnya dari biaya sewa lahan yang tinggi, serta berbagai hal lain sebagainya.

Selain itu, lanjut Martunis, pihaknya juga harus melihat kebijakan serupa yang sudah diterapkan pemerintah di provinsi lainnya. Artinya ketika diluar ada pemberian kemudahan fiskal, sedangkan Aceh tidak melakukannya, maka bisa jadi calon investor lebih tertarik ke daerah lain.

"Jadi memang ada dua hal, ada yang dikeluhkan disini, dan juga ada yang dikeluhkan berdasarkan persaingan kita dengan daerah lain," sebut Martunis.

Martunis menuturkan, mengenai wacana Pergub tersebut ditargetkan bisa dirampungkan tahun ini, karena itu pada tanggal 25 Oktober 2019 nanti pihaknya akan kembali menggelar FGD bersama pihak dunia usaha atau potensial investor.

Hal itu dilaksanakan karena dianggap penting juga mendengarkan apa saja yang memang menjadi keluhan mendasar selama ini dalam dunia investasi khsususnya di Aceh.

Mengenai rancangan Pergub ini, tambah Martunis, mereka telah memasang target bakal menyelesaikan draf nya itu secepat mungkin, untuk kemudian diteruskan ke Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Aceh.

"Target kita akhir November sudah selesai draf nya, lalu diserahkan ke Biro Hukum untuk dilembar daerah kan," imbuhnya.

Sementara untuk pengesahannya, DPMPTSP meyakini akan dapat diselesaikan atau dikeluarkan selambat-lambatnya awal tahun 2020 mendatang.

"Akhir tahun ini atau awal tahun depan sudah selesai Insyaallah," pungkas Martunis.

iPustakaAceh

Komentar

Loading...