Unduh Aplikasi

DPA-PA: APBA harus pro rakyat

DPA-PA: APBA harus pro rakyat
267544 2137926498616 2143949 n
BANDA ACEH - Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh mengharapkan kepada pemerintah Aceh agar memprioritaskan penempatan anggaran lebih memihak kepada rakyat atas dasar kebutuhan masyarakat secara merata dan menyeluruh. Karena, mekanisme pembentukan peraturan (qanun) tentang anggaran akan berjalan jika sesuai dengan kebutuhan dan harapan rakyat.

Juru bicara Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Suadi Sulaiman melalui pers rilisnya kepada AJNN, Senin (05/1) mengatakan, Proses perencanaannya secara normatif telah tersistem dengan satu mekanisme dalam bentuk partisipasi publik secara luas. Kebijakan perumusan anggaran harus berdasarkan pada himpunan dan rangkuman masyarakat yang endingnya dapat melahirkan kebijakan anggaran yang pro rakyat.

"Perangkat pemerintah yang dihimpun dari masyarakat secara berjenjang mulai dari gampong, kecamatan, kabupaten/kota sampai Pemerintah Aceh. Dalam perspektif perencanaan pembangunan daerah haruslah dilihat dalam satu kesatuan secara komprehensif dari mulai Rencana Kerja Pemerintah Aceh  (RKPA) dengan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota (RKPK)," katanya.

kemudian lanjut Sulaiman, dalam hal ini, sangat dibutuhkan sinkronisasi antara RKPK dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), antara KUA-PPAS, RAPB Aceh menjadi satu kesatuan atau kristalisasi dari seluruh RKA-SKPA.

"Tujuannya adalah agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan yang saling mendukung dari tingkat Aceh hingga kabupaten/kota. Artinya, kebijakan politik anggaran daerah tidak boleh bertentangan atau bertabrakan dengan kepentingan rakyat, terutama daerah-daerah yang dikatagori masih terisolir," ujarnya.

Kata dia, posting anggaran pun harus mendukung pencapaian sarana pembangunan yang berkelanjutan, antara lain melalui dukungan pembangunan konektivitas,  percepatan penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan daya saing ketenagakerjaan.

"DPA Partai Aceh sangat mendorong Pemerintah Aceh untuk melaksanakan kebijakan APBA 2015 secara tertib, taat pada aturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan bermamfaat serta mampu menjawab berbagai kendala masyarakat," ini merupakan aspirasi rakyat jelas Sulaiman.

Harapannya, Pemerintah Aceh memiliki kemauan tinggi untuk menjadikan anggaran sebagai instrumen untuk mendukung percepatan terwujudnya pembangunan Aceh yang berdaya saing dalam segala aspek pembangunan. Di sisi lain, sangat diharapkan adanya keserasian anggaran antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur.

"Pencapaian ini bisa terwujud dengan konsistensi dalam pemberian nomenklatur yang tercantum dalam KUA-PPAS dengan RAPBA, sehingga tidak mengalami kesulitan dalam membaca dan memahami substansi Kebijakan APBA". Tutup Jubir DPA-PA, Suadi Sulaiman.


|SP-IRY

Komentar

Loading...