Unduh Aplikasi

Dosen Diminta Bersikap Netral pada Pilkada 2017

Dosen Diminta Bersikap Netral pada Pilkada 2017
Peneliti Aceh Institute, Rizkika Lhena Darwin

BANDA ACEH – Peneliti Aceh Institute, Rizkika Lhena Darwin mengatakan setiap dosen yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) harus bisa bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017. Namun tidak menjadi masalah apabila dosen yang tidak mempunyai status PNS terlibat dalam tim pemenangan calon kepala daerah.

Rizkika Lhena Darwin menyampaikan hal tersebut ketika dimintai tanggapan terkait adanya beberapa dosen di Universitas Negeri terlibat dalam struktur pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada Pilkada 2017.

Menurutnya secara peraturan setiap PNS dilarang terlibat dalam politik praktis, kemudian dosen yang tidak ada status PNS, sebenarnya bisa saja terlibat dalam tim pemenangan, itu hak individu. Pasalnya dalam ranah perundang-undangan tidak melanggar peratur.

“Seharusnya kalau bisa dosen yang bukan status PNS juga bersikap netral. PNS juga punya hak memilih, tapi jangan terlibat dalam tim pemenangan, karena status PNS yang merupakan organik negara,” kata Peneliti Aceh Institute, Rizkika Lhena Darwin kepada AJNN, Kamis (3/11).

Selain itu, kata Rizkika, akademisi memang harus terlibat dalam proses pemilu, namun tugasnya bukan untuk masuk dalam tim sukses calon tertentu, tapi masuk dalam ranah memberikan edukasi tentang politik kepada masyarakat.

“Tapi jangan sampai masuk pada tataran memobilisasi pilihan di masyarakat,” ujarnya.

Bahkan, Rizkika menjelakan akademisi bisa menjadi orang, atau corong untuk merasionalkan visi misi kandidat, sehingga visi misi itu akan mengiring pemilih untuk menjadi pemilih rasional yang melihat kandidat bukan dari karismatik atau isu-isu kampanye hitam (black kampen).

“Kalau memberikan masukan ketika menyusun visi misi bagi saya itu masih tahap wajar, tapi kalau terlibat dalam proses mobilisasi pemilih itu yang tidak wajar,” katanya.

Disisi lain, kata alumni Sekolah Anti Korupsi (SAKA) ini, setiap kandidat tidak terlepas dari akademisi, namun ketika akademisi masuk sebagai tim sukses memang tidak dibolehkan. Tapi kalau akademisi masuk dalam sturktur pemenangan sebagai tim ahli masih dikatakan wajar.

“Setiap kandidat juga butuh orang yang bisa memberikan masukan. Makanya kalau sebagai tim ahli menurut saya itu masih tahap wajar,” ujarnya.

Untuk itu, dirinya berharap kepada dosen ataupun akademisi bisa mengambil posisi netral pada Pilkada 2017. Dan bisa menjadi corong untuk membantu edukasi politik untuk masyarakat, sehingga masyarakat bisa masuk dalam kategori pemilih rasional.

Komentar

Loading...