Unduh Aplikasi

Dorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Gerak Gelar Lokakarya

Dorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Gerak Gelar Lokakarya
Koordinator Gerak Aceh Askahlani. Foto: dok

BANDA ACEH - Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Aceh berusaha meningkatkan peran serta publik dalam mendorong pelayanan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kemitraan antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Gerak Aceh melaksanakan lokakarya dan sekaligus pengenalan serta strategi implementasi program yang akan dilaksanakan di Kecamatan Simpang Mamplam, Bireuen.

Koordinator Gerak Aceh Askhalani mengatakan kegiatan tersebut dalam rangka merumuskan strategi pembangunan berkelanjutan, dan solusi alternatif dengan melibatkan publik dari segi pembangunan, serta mendorong respons masyarakat tentang pentingnya sinergi perencanaan di Bireuen.

"Kegiatan ini lebih ditekankan pada upaya persamaan persepsi dan strategi pembangunan berkelanjutan," kata Askhalani kepada AJNN, Rabu (9/11).

Menyamakan persepsi antara masyarakat, pemerintah daerah dan mitra lokal tentang projek inklusi yang akan berlangsung ke depan di wilayah program sehingga setiap langkah kolaborasi memiliki pemahaman yang sama.

Selain itu, juga untuk menggali masukan dari masyarakat dan pemerintah terkait dengan isu difokuskan, sehingga memudahkan jalan dan menjembatani permasalahan yang ada. "Menggali strategi pembangunan dari pemerintah daerah untuk Kecamatan Simpang Mamplam yang terdiri dari empat desa," jelasnya.

Askhalani berharap lokakarya ini dapat menarik komitmen antarlembaga mitra, masyarakat dan
pemerintah terkait fokus isu guna meningkatkan kualitas kebijakan, analisis, formulasi, anggaran, dan teknis strategis terkait pelayanan publik dan pembangunan ekonomi di Bireuen.

Dia juga mengharapkan masukan dan saran dari pemerintah daerah terhadap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, terutama fokus pada isu perbaikan pelayanan publik bagi perempuan dan kelompok marginal baik bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, perencanaan penganggaran, transparansi, akses data dan dokumen serta implementasi atas pelaksanaan alokasi anggaran dana desa di Simpang Mamplam.

Lokakarya ini diikuti oleh Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) PPID Utama Bireuen, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan aparat gampong yang ada di Simpang Mamplam, serta beberapa unsur kelompok lainnya.

Komentar

Loading...