Unduh Aplikasi

Dokter Spesialis Diduga Mogok Kerja, GeRAK Aceh Barat: Bupati Jangan Diam Saja

Dokter Spesialis Diduga Mogok Kerja, GeRAK Aceh Barat: Bupati Jangan Diam Saja
Kondisi ruang dokter spesialis yang terlihat kosong. Foto: AJNN.Net/Darmansyah Muda

BANDA ACEH – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat menyayangkan terkait beredarnya isu sejumlah dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien (RSUDCND) Meulaboh diduga mogok pada Selasa (4/2) lalu.

Menurut pihaknya, tidak sepatutnya kejadian itu terjadi apalagi mengingat rumah sakit merupakan tempat pelayanan publik dalam hal pengobatan.

“Tidak terbayangkan, bagaimana ketika pasien di rumah sakit tersebut tidak tertangani diakibatkan adanya mogok kerja yang dilakukan oleh dokter spesialis,” kata Koordinator GeRAK Edy Syah Putra melalui rilis yang dikirimnya kepada awak media, Rabu (5/2).

Baca: Dokter Spesialis RSUCND Meulaboh Diduga Mogok Kerja

Dikatakan Edi, hal ini merupakan kejadian buruk dalam dunia pelayanan medis di Kabupaten Aceh Barat, bahkan sebagaimana diketahui RSUDCND Meulaboh adalah sebagai primadona di Barat Selatan Aceh.

“Dari laporan yang kita dapatkan dan juga dari pemberitaan, ada sejumlah dokter di bagian poli pada RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, Aceh Barat kemarin mogok, dan itu sudah berlansung sejak pagi,” ujarnya.

Menurutnya, aksi itu, diduga akibat belum dibayarnya jasa medis dan kemudian berimbas kepada pelayanan medis, di mana terlihat ruangan poli terlihat sepi. Bahkan, petugas tidak tampak sejak pagi hingga pukul 14.00 WIB. Sementara sebagian pasien penyakit kulit dan pasien penyakit saraf, masih terus menunggu sejak pagi hingga siang.

“Bila benar aksi tersebut dilakukan karena klaim jasa medis belum terbayarkan kepada dokter, atau bahkan juga kepada pegawai rumah sakit. Maka GeRAK Aceh Barat mendorong pihak RSUDCND Meulaboh agar segera mengajukan klaim kepada BPJS Kesehatan,” ucapnya.

Pasalnya, sambung Edy, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, Pasal 30 ayat (1) FKRTL mengajukan klaim secara kolektif kepada BPJS Kesehatan secara periodik dan lengkap setiap bulan.

Aturan tersebut merupakan turunan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Dalam ayat (2) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran klaim berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dinyatakan sesuai.

“Kita ingin melihat benang merah atas persoalan klaim jasa medis, yang menurut para dokter belum dibayarkan oleh manajerial atau manajemen RSUD CND Meulaboh,” tuturnya.

Tambah Edy, kejadian tersebut merupakan persoalan serius agar kedepannya tidak kembali terjadi mogok kerja itu. Artinya, ini sudah dijamin oleh Undang-undang bahwa setiap orang warga negara berhak mendapatkan pelayanan medis yang diberikan oleh pemerintah.

“Kita juga berharap, persoalan klaim jasa medis ini harus benar-benar akurat sehingga klaim jasa medis menjadi tepat sasaran dan tidak menimbulkan pembayaran yang salah. Untuk itu kita meminta agar adanya audit yang dilakukan oleh pihak berwenang,” ungkapnya.

GeRAK Aceh Barat juga mendesak pihak Bupati (Eksekutif) selaku pimpinan daerah untuk serius menangani persoalan ini dan benar-benar peka dengan fenomena di rumah sakit itu. Begitu juga Legislatif (DPRK) sebagai lembaga pengawas yang sudah diberikan mandat oleh Undang-undang.

“Beuk Seungap, (jangan diam) atas berbagai kejadian di RSUD CND Meulaboh. Seharusnya, berbagai kejadian tersebut benar-benar menjadi evaluasi bagi eksekutif-legislatif di Aceh Barat,” cetusnya.

Tentunya, Edy berharap agar manajemen atau manejerial RSUD CND Meulaboh benar-benar melakukan intropeksi dalam bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada warganya di rumah sakit sesuai dengan Standar Pelayanan Medis (SPM) yang diamanatkan oleh Undang-undang dan bukan oleh secarik kertas.

Komentar

Loading...