Unduh Aplikasi

DKPP Sidangkan Tiga Kasus Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu di Aceh

DKPP Sidangkan Tiga Kasus Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu di Aceh
Foto: Net

BANDA ACEH – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk tiga perkara di Kota Banda Aceh pada Sabtu besok (8/2).

Tiga kasus tersebut perkara nomor 324-PKE-DKPP/XI/2019, 325-PKE-DKPP/XI/2019 dan 326-PKE-DKPP/XI/2019, dengan agenda mendengarkan pokok aduan dari pengadu serta penjelasan dari teradu, saksi dan pihak terkait.

Perkara 324-PKE-DKPP/XI/2019 dan 325-PKE-DKPP/XI/2019 memiliki teradu yang sama, yaitu Yunadi HR, Mukhlis, Marwansyah, Ivan Astavan Manurung dan Sartalia. Antara lain merupakan Ketua dan empat anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah.

Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno mengatakan, kelima teradu tersebut dilaporkan Ismuddin atas dugaan kelalaian menjalankan tugas dan tidak dilaksanakannya rekomendasi Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah.

"Selain itu, Ismuddin juga menduga anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah, Mukhlis, telah bersepakat dengan salah seorang caleg untuk menambah perolehan suara Caleg tersebut dengan bayaran Rp 50.000 per suara," kata Bernad dalam keterangannya, Jum'at (7/2).

Sedangkan untuk perkara 325-PKE-DKPP/XI/2019, kata Bernad, kelima komisioner KIP Aceh Tengah itu diadukan oleh Ketua dan Anggota Panwaslih Aceh Tengah, yaitu Vendio Ellafdi, Maryeni dan Darmawan Putra.

Dalam pokok aduannya, Vendio, Maryeni dan Darmawan menduga para Teradu telah membuat Surat Keputusan (SK) tanpa melaksanakan rapat pleno dan Berita Acara Rapat Pleno yang tidak mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi.

"SK berisi tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019," ujarnya.

Sementara perkara nomor 326-PKE-DKPP/XI/2019, lanjut Bernad, diadukan oleh Gubernur Aceh non aktif Irwandi Yusuf melalui tim kuasanya, Irwandi mengadukan Ketua dan Anggota KIP Aceh, yaitu Samsul Bahri, Tharmizi, Munawarsyah, Muhammad dan Ranisah.

"Kelimanya diadukan karena diduga telah menetapkan calon legislatif dari Partai Nanggroe Aceh (PNA) menjadi legislator meskipun telah diberhentikan oleh partainya," tutur Bernad.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang ini akan dipimpin Anggota DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Aceh.

Sidang perkara ini akan disidangkan di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Jalan Soekarno-Hatta, Lr. H. Binti No 11-16, Gampoeng Emperom, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh mulai pukul 09.00 WIB sampai 14.00 WIB.

Sidang ini juga akan ditayangkan langsung melalui akun facebook milik DKPP.

“DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” terang Bernad. 

Komentar

Loading...