Unduh Aplikasi

DKPP Sidangkan Kasus Dugaan Komisioner KIP Aceh Selatan Terlibat Parpol

DKPP Sidangkan Kasus Dugaan Komisioner KIP Aceh Selatan Terlibat Parpol
Sidang DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik anggota KIP Aceh Selatan

BANDA ACEH - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik salah seorang komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Selatan, HM Nazir Ali, di kantor Panwaslih Aceh, Jum'at, (26/4).

Sidang tersebut digelar atas aduan Zulkifli (Masyarakat/Pemilih) kepada DKPP pada 20 Maret 2019 lalu. Dengan kuasa hukum diberikan kepada Law Firm ARZ dan rekan.

Dalam sidang tersebut, Zulkifli (pelapor) menyampaikan, teradu dilaporkan atas dugaan terlibat dalam partai politik atau pernah menjadi Calon Legislatif (Caleg) DPRK Aceh Selatan periode 2014-2019 melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kemudian, yang bersangkutan juga diduga pernah menjadi Juru Bicara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan yaitu H Azwir - Tgk Amran (AZAM) pada Pilkada 2018 lalu.

Sementara itu, kuasa hukum pengadu, Hendra Susoh mengatakan, terhadap pokok pengaduan atas dugaan keterlibatan teradu dalam partai politik dan pernah menjadi dewan penasehat atau juru bicara salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan pada Pilkada 2018, pihaknya telah memberikan beberapa alat bukti.

"Ada 12 alat bukti terhadap laporan itu sudah kita sampaikan kepada majelis hakim, mulai dari hasil pengumuman panitia seleksi Komisioner KIP Aceh Selatan sampai beberapa surat keputusan terkait," ujarnya.

Karena itu, sesuai permohonan pengadu, Hendra berhadap agar majelis hakim menyatakan teradu telah melanggar prinsip-prinsip dasar penyelenggara pemilu, melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap dari jabatannya teradu selaku komisioner KIP Aceh Selatan.

"Kita harapkan ketua majelis sidang DKPP untuk memeriksa dan mengadili, serta memutuskan dengan seadil-adilnya," tutur Hendra.

Sebelumnya, kepada AJNN, Nazir Ali mengatakan terhadap laporan tersebut dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim DKPP. Ia siap membuktikan bahwa tidak ada pelanggaran kode etik ketika proses pencalonannya sebagai Komisioner KIP Aceh Selatan, semua sudah sesuai prosedur yang ditetapkan.

"Betul atau tidak betul kan pengadilan yang memutuskan, kalau mereka lapor itu hak mereka, nanti akan kami buktikan di pengadilan bahwa kami sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan," kata Nazir Ali saat dikonfirmasi, Senin (15/4) lalu.

Kemudian, perihal pernah menjadi Juru Bicara AZAM, Nazir menyampaikan bahwa itu tidak masuk dalam persyaratan menjadi komisioner KIP. Lalu, kalau memang dirinya terlibat seperti apa yang dilaporkan tersebut, maka panitia seleksi (Pansel) pasti sudah tidak meloloskan namanya kala itu.

"Barang kali mereka punya data, dan kami juga punya data. Caleg tidak caleg, nanti biar DKPP yang memutuskan," imbuhnya.

Aceh UMKM Expo 2019
Ucapan Selamat Pelantikan DPRA - Aceh Barat
iPustakaAceh

Komentar

Loading...