Unduh Aplikasi

DKPP RI Sidangkan Laporan KIP Atim Dan Nagan dengan Tergugat KIP Aceh dan KPU Pusat

DKPP RI Sidangkan Laporan KIP Atim Dan Nagan dengan Tergugat KIP Aceh dan KPU Pusat
ilustrasi. Foto: jambiupdate.co
BANDA ACEH - Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) RI akan menyidangkan sengketa pelantikan komisioner KIP di Kabupaten Aceh Timur dan Nagan Raya, Selasa (9/8). Sidang yang bertempat di Markas Kepolisian Daerah Aceh tersebut digelar setelah KIP di dua kabupaten di Aceh itu melaporkan KIP Aceh ke DKPP.

“Dalam laporan KIP Aceh Timur dan Nagan Raya, KIP Aceh ada diposisi tergugat II sedangkan tergugat I Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sidang akan digelar dengan sistem jarak jauh atau teleconference di mana KPU mengikuti sidang di Mabes Polri,” kata Wakil Ketua KIP Aceh, Basri M Sabi, Senin (8/8)

Menurut Basri, dalam laporannya ke DKPP, KIP Aceh Timur mempermasalahakan kebijakan KIP Aceh yang mengambil alih tugas KIP kabupaten itu, bukan malah melantiknya sebagaimana bunyi Pasal 125 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Sementara pengambilalihan tugas KIP Aceh, mengacu pada Undang-Undang Pemerintah Aceh dan Qanun Nomor 5 dimana kewenangan untuk merekrut dan mengeluarkan SK Komisioner KIP di tingkat Kabupaten/Kota hingga melantiknya berada pada pemerintah kabupaten setempat.

“Adapun untuk Komisioner KIP Aceh diusul DPRA dan disahkan oleh KPU RI dilantik gubernur Aceh. Inilah yang mereka persoalankan, proses pengambilalihan tugas. Kenapa tidak mengambilalihkan tugas-tugas pelaksanaan pemilu dalam proses pelantikan,"katanya.

Basri mengatakan kebijakan pengambilalihan tugas KIP Aceh Timur oleh KIP Aceh merujuk pada pasal 127 undang undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah karena Qanun Aceh tidak mengatur tentang pengambil alihan tersebut.

Sementara terkait gugatan KIP Nagan Raya, KIP Aceh kata Basri dipersalahkan terkait pengusulan Ketua Komisioner KIP Nagar Raya. Padahal KIP Aceh tidak pernah merekomendasikan hal tersebut sebagaimana lazimnya. Yang ada lanjut Basri, ketika pengajuan usulan ketua yang telah dipleno KIP Nagan Raya.

“KIP Nagan Raya menganggap KIP Aceh merekomendasi Ketua KIP Nagan Raya ke KPU, padahal saat pengajuan kita hanya diminta rekomendasi. Iniah sangkaan yang akan disidangkan besok,”kata Basri.

Seperti diberitakan, Bupati Aceh Timur enggan melantik Komisioner KIP jilid I atas nama Iskandar cs sebagaimana putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Komisioner KIP jilid II atas nama Ismail cs. Keengganan dipicu rekomendasi DPRK setempat karena menilai SK KPU RI tentang Pengangkatan Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur jilid I melangkahi hak dan kewenangan DPRK setempat.

Komentar

Loading...