Unduh Aplikasi

WAWANCARA KASDAM IM

Dispora Aceh Tidak Pernah Izin ke Kodam, Kasdam IM: Itu Lahan Kami

Dispora Aceh Tidak Pernah Izin ke Kodam, Kasdam IM: Itu Lahan Kami
Kepala Staf Kodam Iskandar Muda (Kasdam IM), Brigjen TNI Achmad Daniel Chardin. Foto: Ist

BANDA ACEH - Proyek Gedung Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh yang dibangun oleh Pemerintah Aceh di bawah Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) terpaksa dihentikan. Pasalnya lokasi proyek tersebut telah disegel oleh pihak Kodam Iskandar Muda.

Pantauan AJNN, proyek yang berada di Jalan H Dimurthala, Kuta Alam, Banda Aceh, pada pintu masuk ke lokasi pembangunan proyek telah dipasang kertas kuning bertuliskan Do Not Cross yang artinya dilarang melintas, bahkan pada gerbang masuk juga dirantai dan dikunci dengan gembok.

Kepala Staf Kodam Iskandar Muda (Kasdam IM), Brigjen TNI Achmad Daniel Chardin, secara khusus kepada AJNN menegaskan kalau lahan pembangunan Gedung KONI merupakan milik TNI.

"Tanah itu milik TNI," tegas Brigjen TNI Achmad Daniel Chardin kepada AJNN, Kamis (1/8).

Ia mengungkapkan Pemerintah Aceh melalui Dispora selama ini tidak pernah meminta izin kepada Kodam IM untuk membangun Gedung KONI tersebut. Penyegelan itu diambil karena hingga kini Pemerintah Aceh tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan permasalah lahan tersebut.

"Sudah dua kali kami menyurati Pemerintah Aceh terkait lahan-lahan kami yang dipakai untuk fasilitas umum," ungkapnya.

Bahkan, Pangdam IM mengancam apabila surat ketiga yang dikirimkan juga tidak mendapat respon dari Pemerintah Aceh, TNI akan mengambil langkah tegas untuk menduduki lahan-lahan tersebut.

"Ada 19 tanah kami yang bermasalah, tiga antaranya yang bermasalah adalah Anjong Mon Mata, Kolam Renang Tirta Raya dan Gedung Koni, tanah-tanah kami selama ini dipakai untuk fasilitas umum," ujarnya.

Tak hanya itu, kata Daniel, yang membuat pihaknya semakin berang adalah Pemerintah Aceh ketika disurati malah menjawab akan membentuk tim penelusuran, bahkan sudah beberapa bulan pascasurat itu dibalas juga tidak ada tindaklanjut.

"Di tahun (2019) sudah dua kali kami surati. Untuk apa tim penulusuran, kalau perlu datang ke kami saja, disini (Kodam) lengkap surat-surat, dari zaman Belanda juga ada," jelasnya.

Sebelumnya, kata Daniel, lahan-lahan yang dipakai untuk fasilitas umum ini berawal dari tahun 80-an. Dimana Aceh saat itu ditunjuk menjadi tuan rumah MTQ, kemudian untuk menunjang kegiatan itu, pemerintah meminta pinjam lahan milik TNI karena dianggap lokasi representatif.

Proyek pembangunan gedung KONI Aceh disegel. Foto: AJNN.Net/Fauzul Husni

"Surat peminjaman lengkap ada sama kami dari tahun 1980, dulu dipinjam untuk membangun fasilitas menunjang kegiatan MTQ Nasional, saat itu tidak ada tempat yang representatif, hanya milik TNI yang ada, sehingga diminta pinjam untuk dibangun bangunan, dulu asrama TNI di Peuniti kan dipakai juga," ungkapnya.

Dalam pinjam pakai itu, kata Daniel, ada catatan yang harus diselesaikan yakni ada proses rislah atau proses ganti rugi setelah kegiatan MTQ itu selesai. Namun, faktanya dari tahun 80 hingga sekarang tidak ada proses rislah itu.

"Nah ketika kami nuntut, malah dibilang akan dibuat tim penelusuran lagi. Alasan dibentuk tim itu karena setahu gubernur sejak tahun 80-an itu adalah fasilitas umum," katanya.

Menurutnya pihaknya tidak mungkin mengambil Anjong Mon mata karena itu fasilitas gubernur, tapi setidaknya ada etikat baik misalnya memberikan tahan lain untuk menggantikan tanah tersebut. Pasalnya di dalam Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) itu tercatat sebagai milik TNI.

"Di Kementerian Keuangan itu tanah Kemenhan, Cq Mabes TNI, Cq Kodam IM. Kami setiap tahun ada temuan, dan itu saja temuannya, makanya sekarang kami mengambil langkah untuk menertibkan seluruh lahan-lahan itu," tegasnya.

Jenderal bintang satu itu tidak mempermasalahkan jika lahan mereka dibangun untuk fasilitas pemerintah dalam rangka PON. Namun pemerintah harus mencari jalan keluar terkait lahan yang sudah dipakai itu, dengan mencari lahan lain dengan harga yang sama dengan lahan yang sudah dipakai itu.

"Tanah itu tetap kami segel sampai ada itikad atau kejelasan dari Pemerintah Aceh, ada jaminan tidak. Tanah itu milik kami, memang bangunan milik Pemerintah Aceh. Kami menghibahkan tanah itu, pemerintah menghibahkan kami apa yang senilai juga," jelasnya.

Bahkan, pascapenyegelan itu dilakukan, Pemerintah Aceh melalui dinas terkait belum juga mengambil langkah apapun untuk menyelesaikan itu.

"Kalau memang ada itikad tinggal hitung saja, tanah ini berapa harganya, digantinya dengan tanah lain yang harganya sama, selesaikan kan masalah. Karena kalau kami buat surat pelepasan, bisa copot Panglima Kodam. Kalau kemudian diganti tinggal kami lapor ke pusat," ujarnya.

iPustakaAceh

Komentar

Loading...