Unduh Aplikasi

Diskusi Kupi Supot: SKPA berapor merah harus dievaluasi

Diskusi Kupi Supot: SKPA berapor merah harus dievaluasi
Dpp imm
BANDA ACEH-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky, SHI, menyebutkan, para kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang masuk dalam kategori rapor merah sebaik dievaluasi kembali keberadaannya.

“Bagaimana mungkin untuk dipertahankan, jika kinerja mereka tidak mendukung program yang dilaksanakan oleh gubernur dan wakil gubernur. Ini menjadi salah satu penyebab terhambatnya pelaksanaan pembangunan di Aceh, karena mereka tidak bisa mengikuti ritme kerja yang bagus,” katanya.

Iskandar menyampaikan hal tersebut saat menjadi pemateri pada acara diskusi Kupi Supot dengan tema “Catatan Akhir Tahun Pemerintah Aceh” yang diselenggarakan DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Provinsi Aceh di D’Marco Coffe Batoh, Banda Aceh, Rabu (31/12/2014) sore.

Selain Iskandar Al-Farlaky, turut hadir juga sebagai pemateri Irfannusir Rosman dari DPW Pemuda Mahammidyah Aceh dan Imran Mahfudi dari KNPI Aceh. Imran dan Irfannusir juga banyak menyorot mengenai kinerja pemerintah Aceh dan kalangan DPRA yang jauh dari harapan yang diharapkan masyarakat, termasuk keterlambatan pembahasan RAPBA 2015.

Menyahuti berbagai persoalan itu, Iskandar Usman Al-Farlaky, anggota DPRA yang juga politisi Partai Aceh ini memaparkan sejumlah persoalan yang masih melilit pemerintahan Aceh saat ini, seperti belum terlaksananya dengan baik program- program yang berada di sejumlah SKPA. Maka, kata dia, dibutuhkan pengawasan termasuk dari kalangan mahasiswa untuk terus mengawal pemerintah. Baik itu di level eksekutif maupun legislatif.

”Kalau legislatife insya Allah terbuka untuk menerima saran dan pendapat demi kebaikan kita bersama. Begitu juga harapan kita kepada eksekutif termasuk kepala SKPA,” ujar mantan Sekjend BEMA UIN Ar-Raniry ini.

Iskandar juga menyampaikan bahwa tidak ada faktor kesengejaan untuk keterlembatan pembahasan RAPBA 2015 mendatang.

”Ini kan karena pelantikan kita pada akhir September 2014. Kemudian teman- teman DPRA mengikuti pembekalan dari Mendagri dua gelombang. Diikuti dengan usulan pimpinan dewan dan pembentukan alat kelengkapan. Setelah rapat Banmus kita terus memacu rapat dengan mitra SKPA. Rapat dari pagi sampai malam hari bahkan dini hari. Meski kita juga terancam sanksi adminitrasi dari Mendagri. Kita sangat serius membahas ini malah Ketua DPRA dan pihak keuangan saat ini sedang berkordinasi dengan Mendagri mengenai dispensasi terkait sanksi itu,” terang Iskandar di hadapan para mahasiswa.

Kedepan, kata Iskandar, persoalan yang masih terganjal dan belum terealisasi dengan baik adalah penanganan korban konflik, baik itu janda, anak yatim, serta para mantan kombatan. sehingga, sambung anggota Komisi 1 DPRA yang mebidangi hukum, politik, dan pemerintahan ini harus dibuap road map mengenai penanganan korban dengan menggalang program kesejahteraan mereka.

“Tidak terkecuali kepada seluruh rakyat Aceh agar bisa diciptkan lapangan kerja dengan terus mendukung investasi di Aceh. Pemerintah juga harus mendorong kalangan muda untuk menggalakkan diri di sektor ekonomi kreatif. Jangan malah berpangku pekerjaaan menjadi PNS,” kata Iskandar Usman Al-Farlaky.

NZ/SP

Komentar

Loading...