Unduh Aplikasi

Diskusi Fisip Unsyiah: Pemerintah Harus Benahi Tata Kelola Kebencanaan

Diskusi Fisip Unsyiah: Pemerintah Harus Benahi Tata Kelola Kebencanaan
Seminar publik bertema Tantangan dan Isu Pengelolaan Bencana Di Aceh " Siapkah Kita Pada Pengelolaan Bencana berikutnya? yang digelar FISIP Unsyiah, Jumat (26/10). Foto: Ist

BANDA ACEH - Program Studi Ilmu Politik FISIP Unsyiah menggelar acara seminar Publik dengan Tema : Tantangan dan Isu Pengelolaan Bencana Di Aceh " Siapkah Kita Pada Pengelolaan Bencana berikutnya? "di Aula FISIP Unsyiah, Jumat (26/10)

Effendi Hasan, wakil Dekan I FISIP Unsyiah berharap seminar dapat memberikan informasi terkait kebijakan pemerintah dalam pengelolaan kebencanaan, khususnya Pemerintah Aceh. Adapun Kasi Logistik BPBA (Badan Penanggulangan Bencana Aceh) Iskandar, bagai Narasumber, mengatakan dalam pengelolaan bencana Pemerintah telah melakukan berbagai upaya menanggulangi bencana yang terjadi.

“Seperti bagaimana tindakan pra-bencana untuk mitigasi, pencegahan, dan persiapan menghadapi bencana yang akan muncul. Dalam kebencanaan Pemerintah telah melakukan upaya Pencegahan pengelolaan sumber bencana sehingga tidak menimbulkan risiko,”, kata Iskandar.

Dibidang Mitigasi kata Iskandar, pemerintah juga membangun buffer secara  struktural ataupun non struktural yang mampu melindungi masyarakat dari bencana.  Pemerintah juga melatih kesiapsiagaan sehingga saat bencana terjadi, dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir.

“Salah satu tantangan Pemerintah ialah permasalahan anggaran dimana proses penanggulangan resiko bencana tidak memiliki dana mencukupi. Ini karena anggaran kebencanaan tidak disatu kesatuan dinas tapi dialokasikan diberbagai dinas. Bahkan sesuai Permendes, anggaran dana desa juga bisa digunakan untuk kebencanaan seperti simulasi bencana dan lain lain,” kata Iskandar .

Sementara itu dalam paparannya akademisi dan peneliti TDMRC Unsyiah Alfi Rahaman mengungkap mengungkapkan berbagai potensi bencana yang ada di Indonesia khususnya Aceh sesuai hasil penelitian. Aceh kata Alfi merupakan wilayah yang memiliki potensi dan resiko bencana alam yang terbilang besar.

“Untuk itu penanggulangan resiko bencana harus menjadi perhatian penting termasuk soal anggaran Masyarakat juga harus memiliki kesadaran hidup di wilayah yang rawan bencana,” kata Alfi.

Menurutnya, masalah anggaran menjadi ukuran keseriusan pemerintah dalam menanggapi kebencanaan. Wakil Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana (F-PRB), Yarmen Dinamika yang juga menjadi narasumber mengatakan, banyak hal yang belum dilakukan pemerintah dalam tata kelola kebencanaan.

“Salah satunya belum mencadangkan telepon satelit untuk keperluan bencana besar, jarang mensosialisasikan bahwa gempa dengan kekuatan dan kedalaman tertentu bisa memicu tsunami,” kata Yarmen.

Selain itu kata Yarmen, hingga saat ini tidak pernah ditentukan titik kumpul masyarakat saat evakuasi bencana. Pemerintah kata dia juga belum menyiapkan early warning  system, stok makanan untuk korban, serta pola resi gudang.

“Termasuk belum mencadangkan lahan luas bagi korban bencana massal seperti kuburan, tempat menampung aneka bantuan bencana yang datang, serta  regulasi larangan bermukim di wilayah rawan bencana, termasuk melatih kepala tukang atau yang terampil membangun rumah atau bangunan tahan gempa,” ujar Yarmen.

Hal itu kata Yarmen harusnya telah dilakukan mengingat banyak bencana yang telah terjadi serta wilayah Aceh yang rawan bencana. Diakhir seminar, Bukhari, selaku moderator menyimpulkan jika pentingnya konsen pemerintah terhadap pengelolaan bencana di Aceh khususnya terkait perencanaan anggaran.

“Perlu ada koreksi dari setiap bencana yang terjadi satu wilayah untuk dijadikan bahan pertimbangan di wilayah lain,”tutupnya.

Ucapan Selamat Pelantikan DPRA - Aceh Barat
iPustakaAceh
Ucapan Selamat Pelantikan DPRA - Pemerintah Aceh

Komentar

Loading...