Unduh Aplikasi

Disandera Bandar Batubara, Kantong Pemerintah Kering Kerontang

Disandera Bandar Batubara, Kantong Pemerintah Kering Kerontang
Salamuddin Daeng. Foto: Ist

Oleh: Salamuddin Daeng

“Revisi UU Minerba Mebahayakan Lingkungan dan Ekonomi Indonesia,”. (Bank Dunia).

BATUBARA menjadi penopang utama Pemerintahan Jokowi sejak menjabat Presiden 2014 lalu. Ini merupakan sumber uang terpenting yang menopang kekuasaan hingga pemilihan presiden 2019 lalu. Meskipun telah menandatangani kesepakatan perubahan iklim COP 21 Paris, namun batubara masih ditempatkan digaris depan sebagai penopang uang penguasa. Padahal publik sudah mengingatkan bahwa kantong penguasa akan kering jika tetap bersandar pada batubara.

Bank Dunia dalam laporanya “The Long Road To Recovery”, menggambarkan bahwa sandaran penguasa Indonesia pada batubara berbuah petaka. Ada tiga hal yang menjadi penyebabnya; Pertama, sandaran ekspor batubara Indonesia pada Tiongkok menjadikan Indonesia tersandera pelemahan ekonomi Tiongkok. Kedua, perang dagang USA Vs Tiongkok, ditambah covid-19 mengkibatkan Indonesia kehilangan pasar batubara, harga batubara rontok lebih dalam, sementara covid sendiri akan berlangsung lama. Ketiga, bersandarnya penguasa Indonesia pada batubara menyimpang dari kesepakatan penyelamatan lingkungan global yang telah ditandatangani Indonesia.

Dalam laporan Bank Dunia tersebut digambarkan bahwa nilai ekspor minyak dan gas serta komoditas mentah lainnya,-seperti batubara-, sebagian besar mengalami kontraksi karena harga yang lebih rendah dikarenakan pelemahan ekonomi Tiongkok. Harga batu bara turun 28,9 persen yoy (Laporan Neraca Pembayaran, Q1 2020).

Sementara perang dagang USA vs Tiongkok yang bermuara pada kesepakatan Fase Satu mengharuskan China untuk mengimpor lebih banyak produk manufaktur, pertanian, jasa, dan energi dari Amerika Serikat. Sebagai negara pengekspor komoditas, dan dengan China sebagai importir utama, ekspor Indonesia ke China terpengaruh oleh perjanjian ini. Dimana Batubara dan LNG merupakan komoditas ekspor utama yang masing-masing mencapai 53,7 persen dan 15 persen dari total ekspor pertambangan untuk tahun 2014-2018. Selama periode yang sama, China mengimpor 15,3 persen dari total impor batu bara dari Indonesia, sedangkan impor batu bara dari Amerika Serikat hanya menyumbang 1,6 persen dari total impor batu bara China. Demikian pula China mengimpor 9,2 persen dari total impor gas alam cair (LNG) dari Indonesia, sedangkan impor LNG dari Amerika Serikat hanya sebesar 2,6 persen.

Oleh karena itu, masuk akal, jika tidak mungkin, bahwa China akan mengalihkan sebagian impor energinya dari Indonesia ke Amerika Serikat, terutama batu bara dan gas alam, untuk memenuhi komitmen kesepakatan perdagangan, terutama dalam menghadapi COVID. Sementara terjadi penurunan permintaan batubara dan gas alam domestik di China.

Selain itu, China adalah tujuan terbesar kedua untuk ekspor batu bara Indonesia setelah India, atau sebesar 15,6 persen dari total ekspor batu bara Indonesia selama 2015–2019. Demikian pula, China adalah negara tujuan utama ketiga ekspor gas alam Indonesia, setelah Singapura dan Jepang. Dengan kesepakatan perdagangan Fase Satu perang dagang China Vs USA, ekspor Indonesia ke China diperkirakan akan turun sebesar USD 1,4 miliar pada tahun 2020–2021 sebagai akibat langsung dari perjanjian tersebut, dengan demikian gas dan batu bara menyumbang hampir setengah dari penurunan nilai ekspor yang ditargetkan.

Selain efek pengalihan perdagangan dari Indonesia ke Amerika Serikat, kesepakatan perdagangan tersebut juga dapat memicu efek pengalihan investasi. Jika China mematuhi impor dari Amerika Serikat yang diatur dalam kesepakatan perdagangan untuk jangka panjang setelah 2021, investasi langsung di Indonesia dapat terganggu, terutama untuk industri batu bara dan LNG. Investasi ke industri batubara merupakan 26 persen dari realisasi investasi sektor pertambangan sejak 2015 hingga 2019. Demikian pula, investasi ke industri batu bara menyumbang seperempat dari investasi China di Indonesia pada periode yang sama.

Dalam menghadapi potensi permintaan China yang lebih rendah untuk batu bara dan produk LNG Indonesia dalam jangka menengah, investor dapat memutuskan untuk mengurangi investasi di industri batubara dan LNG terkait masalah profitabilitas, yang mengarah pada prospek redup untuk industri batubara dan LNG Indonesia, sembari menunggu negara tujuan ekspor pengganti atau baru.

Selanjutnya ekspor LNG Indonesia ke Tiongkok berpotensi diturunkan sebesar USD 434,8 juta (sekitar 12,3 persen dari ekspor gas alam Indonesia tahun 2019 ke Tiongkok), sedangkan ekspor batubara dapat turun sebesar USD 233,2 juta (sekitar 7,4 persen dari ekspor batubara Indonesia tahun 2019 ke Tiongkok) di Tahun 2020-2021 (Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan USTR, WITS, dan IMF WEO).

Problem sangat krusial bagi pemerintahan Jokowi adalah pelanggaran atas konsesus internasional terkait perubahan iklim. Sebagaimana diketahui revisi yang baru-baru ini disetujui atas Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara 2009 membawa resiko pada kredibilitas pemerintahan Jokowi.

Menurut bank dunia, revisi UU Minerba tersebut memberikan keleluasaan bagi perusahaan pertambangan untuk melakukan lebih banyak kegiatan eksplorasi dan menghilangkan segala batasan untuk melindungi ingkungan alam, termasuk penghilangan batas eksplorasi mineral lepas pantai. Menurut bank dunia meskipun strategi ini dapat menghasilkan keuntungan jangka pendek dalam kegiatan ekonomi secara nasional, hal ini juga berisiko memperburuk pencemaran sumber daya lahan dan air, deforestasi dan degradasi hutan besar-besaran, serta konflik atas akses ke lahan dengan masyarakat lokal.

Selain itu, perluasan produksi batubara -produk utama pertambangan di Indonesia- akan menjadi pertanda tidak baik, ditengah tren permintaan global untuk energi bersih. Bahkan jika terus digunakan untuk produksi energi dalam negeri, ini akan semakin berkontribusi pada masalah polusi di Indonesia. Pada saat yang sama kantong pemerintah kering kerontang, akibat kehilangan sumber pendapatan dan kehilangan kepercayaan publik internasional.

Penulis adalah Peniliti Pada Asosiasi Ekonmi dan Politik Indonesia (AEPI)

Komentar

Loading...