Unduh Aplikasi

Dirjen BAK Kemendagri: Satpol PP Beresiko Tinggi Selama Corona, Mereka Juga Perlu APD

Dirjen BAK Kemendagri: Satpol PP Beresiko Tinggi Selama Corona, Mereka Juga Perlu APD
Ilustrasi. Foto: Net

JAKARTA - Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertambah sejak kasus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merebak di seluruh dunia termasuk di Indonesia sekitar bulan Februari 2020. Kini Satuan Satpol PP menjadi salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam Satgas Penanggulangan Covid-19 di Daerah.

Hal ini sesuai dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang ditindaklanjuti dengan Instruksi Mendagri Nomor 4 Tahun 2020 tentang pedoman teknis penyusunan peraturan kepala daerah dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol ksehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Sehingga dapat dikatakan Satpol PP menjadi ujung tombak dalam Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Namun dalam melaksanakan tugasnya anggota satpol PP juga beresiko tinggi terjangkit Covid-19.

Sebelumnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP menyebutkan bahwa Satpol PP mempunyai tugas dan peran untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Selain itu terdapat tambahan tugas lainnya dimana akan diadakan perhelatan Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang di 270 daerah, baik Provinsi, Kabupaten/Kota yang berlandaskan disiplin protokol kesehatan. Dalam hal ini Satpol PP dan Linmas ikut turut serta dalam mengawal dan mendukung suksesnya Pilkada serentak tahun ini.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, DR. Safrizal ZA mengungkapkan bahwa saat ini Satpol PP mengalami beberapa kendala saat melaksanakan tugasnya di lapangan seperti minimnya anggaran dan minimnya kelengkapan alat pelindung diri (APD). Untuk itu bantuan APD menjadi kebutuhan utama bagi mereka.

Kondisi ini disampaikan oleh Safrizal saat
acara penyerahan bantuan masker dan Handsanitizer dari Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB) dan pelepasan rombongan tim penegakan hukum protokol kesehatan, Jum'at (11/9/2020) di Kantor Kemendagri RI Jakarta.

"Satpol PP turun langsung saat sosialisasi tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan selama Pandemi Covid-19 dan penegakan hukum protokol kesehatan, tanpa APD yang lengkap tentu saja akan sangat beresiko," ujar Safrizal.

Untuk itu pihak Kemendagri sangat mengapresiasi langkah dari BNPB yang telah memberikan sumbangan Masker dan Handsanitizer kepada personil Satpol PP melalui pihaknya.Pemberian ini menurut Safrizal sebagai bukti bahwa Pemerintah Pusat hadir di tengah-tengah Pemerintah Daerah, khususnya di OPD Satpol PP dan sebagai bagian dari upaya integral Kementerian Dalam Negeri dalam pembinaan Satpol PP di Daerah.

"Terima kasih yang tidak terhingga untuk BNPB atas kerjasamanya yang baik, semoga ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh anggota Pol PP di daerah sehingga dapat lebih optimal dalam menjalankan tugasnya," ujar Safrizal.

Safrizal juga berharap apa yang dilakukan hari ini bukan akhir dari kerjasama yang dijalin antara Kemendagri dan BNPB dalam upaya penegakkan disiplin protokol kesehatan. Dirinya berharap kegiatan serupa tetap berlanjut dengan kerjasama lainnya untuk provinsi, dan Kabupaten/Kota di luar pulau Jawa.

Dalam kesempatan itu BNPB memberikan bantuan sebanyak 38.864 buah masker dan 3.864 buah Handsanitizer untuk anggota Satpol PP di wilayah Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon), Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Semarang, Kota Semarang dan Kota Surakarta).

Selain itu, bantuan yang sama juga diberikan kepada Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Madiun, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kota Mojokerto, Kota Malang dan Kota Surabaya). Pemberian untuk tahap awal ini dikarenakan beberapa daerah tersebut merupakan daerah yang tinggi tingkat penyebaran Corona Virus Disease 2019 dengan jumlah anggota Pol PP sebanyak 3.864 anggota.

Hadir dalam acara pemberian bantuan tersebut yaitu Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, BNPB, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan sejumlah Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Selain itu turut hadir Kasat Pol PP Provinsi DKI Jakarta, Kasat Pol PP Provinsi Jawa Barat, Kasat Pol PP Kota Depok dan sejumlah Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan serta Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri

Komentar

Loading...