Unduh Aplikasi

Dinilai 'Penyakit' Bagi Masyarakat, DPRK Pidie Jaya Minta Pemerintah Larang Bank Keliling

Dinilai 'Penyakit' Bagi Masyarakat, DPRK Pidie Jaya Minta Pemerintah Larang Bank Keliling
Spanduk larang Banke di Gampong Meuko Kuthang, Kecamatan Bandar Dua. Foto : AJNN/Muksalmina

PIDIE JAYA - Bank keliling dan retenir yang berkedok koperasi sudah sangat meresahkan, Bahkan, Bank keliling (Banke) saat ini dinilai sebagai 'penyakit' dalam masyarakat.

Pantauan AJNN, sejumlah gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya telah melarang bank keliling masuk ke wilayahnya dengan membentangkan spanduk. Seperti di Gampong Tu, Kecamatan Panteraja, dan Gampong Meuko Kuthang, Kecamatan Bandar Dua.

Bahkan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya, Mahlil menyebut Banke itu sebagai penyakit bagi masyarakat.

"Bupati Pidie Jaya wajib mengeluarkan surat edaran melalui desa terhadap pelarangan Banke, kerana itu sudah menjadi penyakit dalam masyarakat," kata Mahlil kepada AJNN, Selasa (10/2).

Bukan tanpa alasan bagi Mahlil menyebut bank keliling itu sebagai penyakit dalam masyarakat. Pasalnya kata dia, selama bank keliling itu beroperasi, kehidupan dalam masyarakat menjadi resah, bahkan keharmonisan dalam rumah tangga juga menjadi terganggu.

Namun, Mahlil juga meminta pemerintah setempat harus mencari solusi untuk pemberdayaan masyarakat, apakah itu melalui dana kabupaten maupun dana desa.

"Banyak keluarga yang keharmonisan rumah tangganya terganggu gara-gara Banke ini. Sebab saat meminjamkan uang, tanpa harus ada persetujuan dari kepala rumah tangga. Banke ini penyakit, maka Pemerintah Pidie Jaya wajib melarangnya, tapi pemerintah harus mencari solusi untuk pemberdayaan masyarakat," terangnya tegas.

Selain bertentangan dengan syariat Islam, kehadiran bank keliling juga membuat masyarakat terjepit. Persyaratan yang mudah untuk mengambil dana di bank keliling membuat masyarakat yang mayoritas ibu-ibu tidak pikir panjang berurusan dengan 'retenir' itu.

Lanjut Mahlil, saat penagihan atau pengutipan yang dilakukan setiap hari, bahkan pengutipan itu dilakukan petugas saat menjelang magrib, saat itulah masyarakat mulai sadar.

"Semua yang saya katakan ini adalah fakta yang saya temui di lapangan. Masyarakat kita semakin terjepit selama ada Banke. Maka pemerintah wajib melarangnya," tegas politis Partai Amanat Nasional itu.

 



Komentar

Loading...