Unduh Aplikasi

DOKTER SPESIALIS BEDAH DIPINDAHKAN KE PUSKESMAS

Dinilai Kebijakan Ngawur, Said Disarankan Gugat Bupati Aceh Barat

Dinilai Kebijakan Ngawur, Said Disarankan Gugat Bupati Aceh Barat
SK Bupati terkait Said Fuadi yang ditetapkan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Arongan Lambalek. Foto: Ist

ACEH BARAT - Pengamat Kebijakan Publik Aceh, Afrizal Abdul Rasyid, menilai pemindahan dokter spesialis bedah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien (RSUCND) Meulaboh, Said Fuadi ke Puskesmas Arongan Lambalek merupakan kebijakan ngawur yang dilakukan Bupati Aceh Barat, Ramli MS.

Menurutnya puskesmas bukanlah fasilitas kesehatan yang melakukan tindakan medis secara mendalam dalam menangani pasien, namun lebih dari pencegahan terhadap pasien yang berkunjung ke fasilitas kesehatan tersebut.

“Menurut saya apa yang dilakukan merupakan keputusan yang ngawur-ngawur. Karena puskesmas itu lebih ke tindakan preventif (pencegahan-red), sedangkan kuratif (pengobatan-red) itu di rumah sakit, sebab puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama,” kata Afrizal Abdul Rasyid, Selasa (25/2).

Ia menilai mutasi dokter spesialis yang berstatus Aparatur Negeri Sipil (ASN) ke Pusekesmas tersebut sama dengan membangku panjangkannya. Pasalnya dengan bidang khususnya sebagai dokter spesialis tidak akan ada pekerjaan yang dapat dilaksanakan, apalagi di puskesemas sebagai pelaksana.

Bidang spesialis bedah yang dimilik Said, menurutnya tidak akan bisa melakukan apapun mengingat di puskesmas karena tidak ada tindakan bedah besar, apalagi puskesmas hanya pelayanan dasar.

“Secara etik dengan tindakan yang diambil oleh bupati ini sudah salah. Secara aturan saya belum tahu, jadi saya pelajari dulu. Yang jelas dengan penempatan ini sama dengan tidak memberikan pekerjaan untuk dokter Said, apa yang harus dilakukan beliau (Said) yang pertama tidak ada fasilitas, yang kedua bukan tanggung jawab puskesmas melakukan tindakan,” kata dia.

Selain itu, ia juga menyarankan kepada Said Faudi untuk menempuh jalur hukum dengan menggugat bupati ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) atas mutasi itu.

“Ini bukan saya ingin meminta dokter Said mempertahankan jabatannya, tapi secara etik ini sudah jelas kebijakan ngawur, jadi saya sarankan dokter Said untuk melakukan gugatan ke PTUN karena ini ngawur,” kata Afrizal.

Ia juga meminta agar para dokter spesialis mendukung dokter Said untuk melakukan gugatan ke PTUN, sehingga kedepan kebijakan yang diambil bupati tidak lagi salah kaprah terhadap penempatan seseorang sesuai dengan ilmunya.

"Memang secara aturan (ASN) harus menerima ditempatkan dimana saja sesuai janji mereka, akan tetapi untuk kasus yang satu ini jelas salah kaprah, karena jelas tempat penempatan seorang dokter spesialis selaku pelayan dalam memberikan tindakan," ujarnya.

Baca: Dokter Spesialis Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Dipindahkan ke Puskesmas

Dikatakan putra Aceh yang saat ini berada di Papua, untuk melakukan pendampingan terhadap pemerintah lewat program pelayanan kesehatan, penempatan Said Fuadi ke puskesmas sebenarnya karena bupati bingung tidak tahu penempatan lainnya di luar rumah sakit, sehingga memilih puskesmas.

“Karena itu saya menginginkan beliau (Said) mau melakukan PTUN agar ada pencerahan terhadap Pemerintah Aceh Barat, karena saya yakin jika di PTUN kan beliau (Said) akan menang, karena kebijakan salah ini,” ungkapnya.

Sebelumnya, Said pernah mengkritik terkait dengan sejumlah persoalan di RSUDCND Meulaboh seperti ada sejumlah jenis obat yang mengalami kekosongan.

Ketika ditanya apakah kritik tersebut membuar Said dimutasi, Afrizal menilai bisa saja itu menjadi pemantik atas mutasi yang dialami dokter yang dinilai ramah dalam memberikan pelayanan kepada pasien.

"Saya tidak mau masuk lebih jauh apa yang menjadi pemantik awal, tetapi saya menyatakan kritik yang dilakukan melihat persoalan dasar yang akan berdampak buruk pada hal-hal lainnya," katanya.

Dikatakannya, jika dokter Said tidak menempuh jalur hukum lewat PTUN, maka kedepan kebijakan nyeleneh tersebut akan terus terjadi, dan akan berdampak pada pelayanan masyarakat yang semakin buruk.

“Harapan saya sebenarnya mereka belajar dari hal-hal yang salah yang dilakukan selama ini, karena itu saya berharap di PTUN kan. Apalagi mengenai pelayanan kesehatan dan pendidikan kalau bisa jangan diganggulah dengan urusan politik,” sebutnya.

Untuk itu, ia menekankan agar Bupati Ramli dapat memahami kebijakan yang salah tersebut akan makin memperburuk rapor kinerja pemerintah setempat, apalagi jika layanan pendidikan dan kesehatan diseret-seret dalam kepentingan politik.

Alasannya, buruknya pelayanan dibidang pendidikan dan kesehatan sangat berhubungan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang akan memberikan dampak atau pengaruh bagi pembangunan Aceh Barat dkedepannya.

“Sebenarnya jika bupati itu cerdas ini berkaitan dengan rapor daerah, ketika layanan pendidikan dan kesehatan tidak bagus secara otomatis pelayanan tidak bagus kan,” imbuhnya.

Iklan Pemutihan BPKB- Pemerintah Aceh

Komentar

Loading...