Unduh Aplikasi

TEMUAN INSPEKTORAT PADA DINAS PERTANAHAN ACEH

Dinas Pertanahan Aceh Bantah Audit Inspektorat Terkait Kerugian Daerah

Dinas Pertanahan Aceh Bantah Audit Inspektorat Terkait Kerugian Daerah
Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Dinas Pertanahan Aceh, Faisal. Foto: For AJNN

BANDA ACEH - Inspektorat Aceh menemukan ada kerugian keuangan daerah sebesar Rp 454,8 juta, dalam kegiatan persertifikatan tanah milik masyarakat miskin oleh Dinas Pertanahan Aceh.

Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Dinas Pertahanan Aceh, Faisal membantah adanya kerugian negara dalam kegiatan itu. Dimana masalah sertifikat tanah tahun 2019 sudah selesai dikerjakan. 

“Itu data lama mungkin tahun 2019 (temuan inspektorat). Yang benarnya adalah Aceh Selatan tiga yang belum selesai, kemudian Aceh Singkil 176 sertifikat. Aceh Singkil karena baru ini ada pergantian staf dan mutasi kepala pertahanahan, ada semua,” kata Faisal kepada AJNN melalui telepon seluler, Senin (5/4).

Ia kembali menegaskan bahwa pihaknya sudah membayar seluruh biaya pembuatan sertifikat, bahkan bukti-buktinya juga mereka kantongi.

“Sudah kami bayar semua dan ada bukti lengkap sama kami, cuma masalah kewenangan sertifikat dikeluarkan ada sama BPN kabupaten, jadi tidak masalah, sudah saya konfirmasi dengan BPN Singkil, BPN Aceh Selatan, ada semua, jadi tidak ada masalah, tidak ada yang membuat kerugian negara,” ungkap Faisal.

Baca: Indikasi Kerugian Pengadaan Sertifikat Tanah Masyarakat Miskin Tahun 2019 Rp 454 Juta 

Setelah bukti sertifikat itu dikirimkan ke provinsi, pihaknya akan segera membuat pertanggungjawaban yang akan disampaikan kepada pihak Inspektorat Aceh.

“Secara anggaran di tahun 2019 sudah kami bayar semuanya, 333 di Singkil, Aceh Selatan 487 sertifikat, sudah kami bayar semua, jadi tidak ada yang merugikan negara, ini istilahnya sudah selesai, hanya sertifikat (fotocopy) saja yang belum dikirim ke provinsi karena ada mutasi di kabupaten/kota, sertifikatnya sudah selesai semua,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengungkapkan ada dua sertifikat yang belum bisa diproses di Aceh Singkil, hal itu terjadi karena ada konflik lahan yang beradu dengan lahan orang lain, sehingga tidak bisa dikeluarkan sertifikat, dan akan segera diganti dengan lokasi lain. 

“Tidak masalah juga, cuma dua belum selesai di Singkil karena ada indikasi itu tanah orang lain, itu dalam proses pergantian lahan,” ujarnya.

“Sertifikat ini produk hukum, kalau tidak jelas clean and clear tidak akan dibuat sertifikat, kena BPN kalau seperti ini, bisa dituntut,” tambahnya.

Pemkab Bener Meriah _Ramadhan

Komentar

Loading...