Unduh Aplikasi

Diminta Pertahankan Pengelolaan Dana Otsus, Ini Jawaban Anggota DPR Aceh

Diminta Pertahankan Pengelolaan Dana Otsus, Ini Jawaban Anggota DPR Aceh
Demonstrasi menolak rencana perubahan pengelolaan dana otsus. Foto: Hendra KA

BANDA ACEH - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Otonomi Khusus Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Abdurrahman Ahmad, mengatakan pembahasan qanun Otsus oleh DPRA bukan untuk menarik dana itu ke provinsi.

"Pembahasan qanun ini supaya dana otsus yang tinggal beberapa tahun lagi bisa bermanfaat untuk Aceh dan dapat dorong pembangunan daerah ke depan," kata Abdurrahman pada saat menjumpai mahasiswa aksi di Gedung DPR Aceh, Selasa (6/12). “Qanun tersebut dibuat untuk mengantisipasi kekurangan yang terjadi selama ini.”

Di samping itu, tambah Abdurahman, qanun ini juga dibuat untuk meminimalisir anggaran sehingga saat dana otsus yang masih tersisa dapat digunakan secara efisien.

Sebelumnya, aktivis mahasiswa Gerakan Mahasiswa Peduli Otsus (GMPO) mendesak Pemerintah Aceh dan DPRA mempertahankan pengelolaan dana Otsus di tingkat kabupaten/kota.

Baca: Dana Otsus Ditarik Provinsi, Ini Kata Nasaruddin

"Kami mendesak DPRA menarik usulan terhadap perubahan Qanun Aceh, Nomor 2 Tahun 2008 tentang pengelolaan dana migas dan Otsus," kata Hamdani, koordinator aksi di kantor DPR Aceh.

Hamdani juga mengingatkan pelaksana tugas Gubernur Aceh untuk tidak terlibat dalam pengambilan keputusan strategis ini.

Dia juga mendesak terbentuknya sebuah badan yang khusus mengelola dana Otsus apabila mentransfer secara langsung menyalahi aturan.

Dana Otsus merupakan dana yang diterima Aceh dari pusat yaitu selama 20 tahun sampai 2027. Besaran anggaran yang diterima dalam 10 tahun pertama sebesar 2 persen dari dana alokasi umum nasional. Di 10 tahun kedua, Aceh hanya akan menerima 1 persen.

Dalam UUPA, disebutkan bahwa Otsus adalah sumber pendapatan Aceh dan kabupaten/kota. "Namun demikian UUPA tidak serta merta mengatur bahwa provinsi mengatur secara mutlak dana Otsus dalam pengelolaannya," tambah Hamdani. Saat ini, daerah menerima 40 persen dari total dana otsus yang diterima Aceh. Sisanya dikelola oleh Pemerintah Aceh.

Komentar

Loading...