Unduh Aplikasi

Berjamaah, Dugaan Korupsi Proyek SPAM Kementerian PUPR Capai Rp100 Miliar

Berjamaah, Dugaan Korupsi Proyek SPAM Kementerian PUPR Capai Rp100 Miliar
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri. Foto: ANTARA.

JAKARTA - Kerugian negara akibat dugaan korupsi pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kementerian PUPR diperkirakan mencapai Rp100 Miliar.

Hal ini menurut Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri diawali dari kegiatan tangkap tangan dengan nilai barang bukti sekitar Rp3,58 Miliar tersebut. Lalu KPK mengungkap sejumlah alokasi untuk aliran dana lain hingga berjumlah sekitar Rp100 Miliar yang mana menguak praktek korupsi masal yang terjadi terkait proyek air minum tersebut.

Baca juga: KPK Tahan Rizal Djalil Bekas Anggota BPK-RI 

Dalam kegiatan tangkap tangan tersebut pada 28 Desember 2018, KPK mengamankan barang bukti berupa uang senilai Rp 3,3 Miliar, SGD23.100, dan USD3.200 atau total sekitar Rp3,58 Miliar. Pasca OTT tersebut, KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dari unsur: Kepala Satuan Kerja SPAM, PPK dan pihak PT WKE dan PT TSP.

Dalam perkembangan proses penyidikan dan mengamati fakta persidangan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang dugaan keterlibatan pihak lain baik pemberi selain pihak PT. WKE dan PT. TSP ataupun penerima lain dalam tindak pidana korupsi suap terkait dengan pelaksanaan proyek pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bahkan ditemukan dugaan aliran dana SGD100,000 (seratus ribu dollar Singapore) pada salah satu Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dari pihak swasta.

"Selain itu ditemukan dugaan aliran dana SGD100,000 (seratus ribu dollar Singapore) pada salah satu Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dari pihak swasta," ungkap Ali Fikri.

Selain menetapkan anggota BPK Rizal Djalil dan Leonardo Jusminarta Prasetyo Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama sebagai tersangka dan resmi menahan keduanya kemarin. 

Komisi anti rasuah tersebut sebelumnya juga telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dari unsur Kepala Satuan Kerja SPAM, PPK dan pihak PT WKE serta PT TSP.

Mereka yang menjadi tersangka adalah Budi Suharto (BS), Lily Sundarsih W ( LSW), Irene Irma (II), Yuliana Enganita Dibyo (YED), Anggiat P. Nahot Simaremare (APNS), MWK (Meina Woro Kustinah (MWK), T. M. Nazar (TMN) dan  Donny Sofyan Arifin (DSA)
 
Kedelapan orang tersangka tersebut telah diproses dan diputus di persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat dan dilakukan eksekusi. 

Kasus ini bermula pada bulan Oktober 2016, saat itu BPK RI melakukan pemeriksaan pada Direktorat SPAM Kementerian PUPR sesuai dengan isi Surat Tugas BPK-RI tertanggal 21 Oktober 2016. Surat ditandatangani oleh tersangka Rizal Jalil dalam kapasitas sebagai anggota IV BPK-RI saat itu.
 
Isi surat tugas tersebut untuk melaksanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pengelolaan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Air Limbah pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dan Instansi Terkait Tahun 2014, 2015 dan 2016 di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Jambi.

Awalnya, temuan dari pemeriksaan tersebut kata Ali Fikri, adalah sebesar Rp18 Miliar namun kemudian berubah menjadi sekitar Rp4,2 miliar. 

Sebelumnya, Direktur SPAM mendapatkan pesan adanya permintaan uang terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI tersebut, yaitu sebesar Rp2,3 Miliar. 

"Rizal diduga pernah memanggil Direktur SPAM ke kantornya, kemudian menyampaikan akan ada pihak yang mewakilinya untuk bertemu dengan Direktur SPAM," jelas Ali Fikri.

Selanjutnya perwakilan Rizal datang ke Direktur SPAM dan menyampaikan ingin ikut serta dalam pelaksanaan/kegiatan proyek di lingkungan Direktorat SPAM.

Proyek yang diminati adalah proyek SPAM Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu anggaran Rp79,27 Milyar. Kemudian proyek SPAM JDU Hongaria tersebut dikerjakan oleh PT. MD. Dalam perusahaan ini, Leonardo Jusminarta Prasetyo berposisi sebagai Komisaris Utama. 

Sebelumnya, sekitar tahun 2015/2016 Leonardo Jusminarta Prasetyo diperkenalkan kepada Rizal Jalil di Bali oleh seorang perantara. Leonardo Jusminarta Prasetyo memperkenalkan diri sebagai kontraktor proyek di Kementerian PUPR. 

Melalui seorang perantara, Leonardo Jusminarta Prasetyo diduga akan menyerahkan uang Rp1,3 Miliar dalam bentuk Dolar Singapura untuk Rizal melalui pihak lain. 

Uang tersebut pada akhirnya diserahkan pada Rizal melalui salah satu pihak keluarga yaitu sejumlah SGD100,000 dalam pecahan SGD1.000 atau 100 lembar di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan.

Komentar

Loading...