Unduh Aplikasi

Dihujat di YouTube, Erdogan Bakal Larang Media Sosial

Dihujat di YouTube, Erdogan Bakal Larang Media Sosial
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan (AFP/Getty Images/Adem Altan )

Pemerintah Turki akan membentuk komisi parlementer untuk mengatur lebih lanjut penggunaan platform media sosial.

Peluncuran "Digital Mediums Commission" atau Komisi Medium Digital, selaras dengan rencana-rencana penerapan Partai Keadilan dan Pengembangan (AKP).

Partai itu hendak mengadopsi UU yang meningkatkan kontrol pemerintah atas kebebasan berekspresi di media sosial.

Melansir Arab News, gagasan itu berada dalam pembahasan sementara namun setelah putri dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Esra Albayrak dihina di Twitter, pemerintah mulai menekan aturan baru terkait penggunaan media sosial.

Pemerintah Turki kemudian berencana untuk menghapus platform Twitter sepenuhnya di negara itu atau mungkin hanya mengendalikannya, demikian ucap Erdogan, dilansir Arab News.

Menurutnya, media sosial yang menikmati kebebasan total tidak sesuai dengan bangsa Turki.

Sebelumnya, Erdogan juga pernah berpidato melalui YouTube kepada kaum muda Turki pada 26 Juni lalu.

Pidatonya itu tidak disukai oleh ratusan ribu orang dan mendapatkan banyak komentar negatif dari kawula muda yang mengatakan, "Kami tidak akan memilihmu lagi."

Draft UU itu memerlukan pertemuan perwakilan media sosial Turki, khususnya Twitter dan Netflix dalam merespons permintaan hukum.

Peraturan itu akan mengizinkan pemerintah Turki untuk menerapkan larangan dan hukum terhadap aplikasi media sosial.

Draft yang terdiri dari 9 artikel itu diharapkan dapat diterapkan sebelum libur parlemen pada 24 Juli mendatang.

Seorang profesor jurnalisme dari Uskudar University, Suleyman Irvan, mengatakan bahwa aturan larangan terhadap media sosial akan memicu amarah dari Generasi Z, yaitu generasi yang lahir antara 1998 sampai 2010.

Ada pun partai oposisi Republik (CHP) beranggapan bahwa keputusan itu akan membatasi kebebasan orang-orang.

Kemal Kilicdaroglu, pemimpin oposisi utama mengkritik UU tersebut, mengklaim bahwa itu karena Erdogan menerima respons negatif dari netizen selama pidatonya.

"Dia (Erdogan) memahami apa yang akan terjadi dari Generasi Z. Kalau tidak, kenapa tema ini muncul sekarang? Kami akan terus mempertahankan kebebasan dari pikiran represif seperti ini," ujar Kemal.

Ankara mengkritik Twitter bulan lalu karena telah menangguhkan lebih dari 7.000 akun yang terkait dengan pemerintah dan berhubungan dengan sayap pemuda AKP.

Ankara mengatakan itu adalah bagian dari rencana yang lebih luas untuk mencoreng pemerintah dan bentuk campur tangan dalam politik domestik Turki.

Angka resmi Twitter menunjukkan bahwa sebanyak 74 persen dari permintaan hukum untuk menghapus konten Twitter berasal dari Turki.

Laporan tahunan terbaru, 'blocked web' oleh Asosiasi Kebebasan Berekspresi mengatakan bahwa akses ke total 408.394 situs web diblokir sejak 2014 sampai akhir 2019.

Tahun lalu, akses ke 130.000 alamat situs, 7.000 akun Twitter dan 10.000 video YouTube serta 6.251 unggahan Facebook diblokir oleh pemerintah Turki.

Pemerintah Turki juga melarang Twitter pada 2014, meski kemudian larangan itu dicabut dalam beberapa pekan melalui putusan pengadilan. Padahal, Turki sendiri adalah negara yang paling tinggi 'konsumsinya' dalam penggunaan Twitter.

Seorang pakar media sosial dari Universitas Istanbul Bilgi, Erkan Saka tidak mengharapkan ptuusan yang adil dari komisi tersebut karena mayoritas komisi parlemen dikendalikan oleh anggota partai yang berkuasa.

“Media sosial menghadapi kontrol yang lebih sedikit dibandingkan dengan media arus utama dan pemerintah ingin mengubah ini. Ini adalah langkah baru dalam melegalkan tindakan pembatasan yang telah meningkat sejak upaya kudeta pada 2016 silam,” ujar Saka.

IKLAN HPI
Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...