Unduh Aplikasi

Digugat Kader, Ketua PDI P Aceh: Proses yang Dipersoalkan Sudah Selesai

Digugat Kader, Ketua PDI P Aceh: Proses yang Dipersoalkan Sudah Selesai
Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Aceh Muslahuddin Daud. Foto: tribunnews.com

BANDA ACEH - Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Aceh, Muslahuddin Daud menanggapi gugatan yang dilayangkan Imran Mahfudi ke Pengadilan Negeri Banda Aceh. Disampaikan, proses yang dipersoalkan itu sudah selesai. 

Muslahuddin mengatakan, proses pergantian pengurus PDI Perjuangan Aceh sudah selesai, DPP sudah melakukan serangkaian proses dengan hasil akhir terpilihnya kepengurusan 23 DPC kabupaten/kota hingga provinsi. 

Dirinya menjelaskan, proses awalnya itu dimulai dengan rapat DPP tentang evaluasi hasil pemilihan legislatif dan Presiden pada bulan Juli 2019. Dalam rapat itu diputuskan wilayah-wilayah dengan tingkat keberhasilan rendah akan dilakukan perlakuan khusus untuk pergantian pengurus menjelang Kongres yang dilaksanakan di Bali Agustus 2019. 

"Dalam rapat itu diputuskan bahwa Aceh dibolehkan untuk merekrut pengurus di luar kader partai, disamping proses usulan secara internal tetap dilakukan," kata Muslahuddin dalam keterangannya kepada AJNN, Rabu (12/2). 

Baca: Kader PDI Gugat Megawati ke Pengadilan Negeri Banda Aceh

Setelah itu, kata Muslahuddin, dibentuk  tim penjaringan kandidat, kemudian yang terpilih diundang untuk melakukan tes dalam bentuk pelatihan manajemen kepemimpinan oleh konsultan profesional di Hotel Polonia Medan. 

Dari hasil itu, terpilih sebanyak 250 orang untuk mengikuti pelatihan tersebut yang dibagi dalam dua gelombang. Kemudian, diteruskan ke DPP untuk dibahas dalam rapat pleno sebagai pengambil keputusan.

"Setelah pleno itu, DPP kemudian melakukan dua gelombang Konferensi Cabang di Aceh Tengah dan Aceh Barat sehingga terbentuklah 23 pengurus DPC atas hasil rekomendasi DPP," ujarnya. 

Selanjutnya, tambah Muslahuddin, pada  Agustus 2019 dilakukan konferda yang turut dihadiri oleh pengurus DPP yakni Rohmin Dahuri, Sri Rahayu dan Juliari Batubara (Mensos). Konferda tersebut dihadiri 23 DPC se Aceh, dalam prosesnya setelah dibacakan rekomendasi DPP, semua berjalan lancar. 

"Proses inilah yang dilakukan DPP, jadi kalau ada yang melanggar AD ART partai, silakan ditanyakan ke DPP, jangan-jangan Imran Mahfudi hanya memahami proses secara parsial," pungkas Muslahuddin.  

Iklan Kriyad

Komentar

Loading...