Digitalisasi Tanpa Ekosistem Digital

Digitalisasi Tanpa Ekosistem Digital
Ilustrasi: nVision.

LANGKAH Pemerintah Aceh dan dukungan Bank Indonesia dalam mendorong digitalisasi pengembangan produk lokal merupakan sebuah keharusan yang tak bisa lagi ditunda-tunda. Langkah ini penting agar produk-produk di Aceh memiliki daya saing dan mendatangkan keuntungan bagi produsennya dan daerah asal produk tersebut. 

Digitalisasi ini tentu membutuhkan waktu agar dapat diterima lebih luas di masyarakat Aceh. Karena selama ini, masyarakat di hampir semua profesi, masih paperbase ketimbang paperless. 

Hal ini juga disebabkan tidak optimalnya sejumlah aplikasi digital dan buruknya kualitas koneksi internet. Bahkan di daerah-daerah kepulauan, atau yang jauh dari pusat pemerintahan, masyarakat tak dapat mengakses internet karena jaringan tak tersedia. 

Penggunaan QRIS, alat bayar yang dikembangkan oleh Bank Indonesia, misalnya tidak dapat dilakukan di beberapa kawasan di Aceh Jaya, karena tak ada layanan internet di daerah itu. Jangankan untuk memindai barkode dalam proses pembayaran, untuk mengirimkan pesan lewat aplikasi Whatsapp saja sulit. 

Untuk mendorong budaya digitalisasi, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten dan kota juga harus mulai mengurangi ketergantungan kepada kertas, baik sebagai alat fotokopi atau pas foto. 

Masyarakat yang berurusan di kantor pemerintah seharusnya tak perlu lagi membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau pasfoto karena seluruh data itu seharusnya tersedia dalam database pemerintah. 

Semangat untuk mendorong digitalisasi pengembangan produk lokal ini harus diapresiasi. Namun yang tak kalah penting, semangat ini juga harus dibarengi dengan langkah-langkah nyata perubahan sikap menjadi paperless. 

Saat seluruh lembaga mulai bergerak ke arah itu secara total, maka akan terbangun ekosistem digital. Hal ini akan berdampak pada digitalisasi produk lokal secara otomatis. Itu sudah jadi hukum alam.

Komentar Pembaca

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Loading...

Berita Terkini