Unduh Aplikasi

Diduga Pakai Fasilitas Negara, Caleg Nasdem Banda Aceh Dilaporkan ke Panwaslih

Diduga Pakai Fasilitas Negara, Caleg Nasdem Banda Aceh Dilaporkan ke Panwaslih
Lampiran bukti laporan masyarakat Peuniti ke Panwaslih Banda Aceh. Foto: Ist

BANDA ACEH - Masyarakat Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, melaporkan calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) dari Partai Nasdem, Abdul Rafur ke Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) setempat atas dugaan penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, Jum'at (5/4).

Laporan masyarakat Peuniti ini diterima langsung oleh Komisioner Panwaslih M Yusuf Alqardawi, dalam laporan tersebut, Abdul Rafur diduga menggunakan mobil jenazah (ambulance) dari Dinas Kesehatan Banda Aceh, kemudian pada mobil tersebut terpasang logo partai.

"Dia (Abdul Rafur) diduga menggunakan mobil dari dinas kesehatan untuk bahan kampanye," kata Kamaludin kepada wartawan usai membuat laporan di Kantor Panwaslih Banda Aceh.

Kamal mengatakan, mobil itu sebetulnya berada di puskesmas karena diperuntukan untuk Gampong Peuniti, kemudian seharusnya juga ditempatkan di kantor keuchik atau digunakan oleh warga gampong.

"Tapi posisi ambulance di rumah beliau (Abdul Rafur), dilaporan kami lampirkan fotonya beserta video," ujarnya.

Lampiran bukti laporan masyarakat Peuniti ke Panwaslih Banda Aceh. Foto: Ist

Kamal juga menyampaikan, terkait hal ini banyak saksi yang melihat, ketika diminta keterangan nanti mereka siap dihadirkan.

"Kalau saksi banyak, nanti kalau diminta kami bersedia menghadirkan," ujarnya.

Sementara itu, Yusuf Alqardawi mengaku pihaknya akan membuat kajian terlebih dahulu atas laporan itu, apakah nantinya memenuhi unsur atau tidak, kemudian baru diregister dan membahasnya bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu 2019.

Hal itu dilakukan agar dapat memastikan kembali pasal apa saja yang mungkin dilanggar terlapor. Kalau kemudian terdapat pelanggaran, maka baru bisa diteruskan ke pihak kepolisian dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja.

"Dalam pasal 80 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu disebutkan, menggunakan fasilitas pemerintah diancam pidana. Diataur dalam pasal 521 UU yang sama diancam paling lama 2 tahun penjara dan denda Rp 24 juta," ujar Yusuf Alqardawi.

iPustakaAceh

Komentar

Loading...