Unduh Aplikasi

Diduga Korupsi, Mantan Kabid Tanaman Pangan Distan Aceh Barat Ditahan Polisi

Diduga Korupsi, Mantan Kabid Tanaman Pangan Distan Aceh Barat Ditahan Polisi
Jumpa pers terkait penahanan mantan Kabid Tanaman Pangan Distan Aceh Barat. Foto: AJNN.Net/Darmansyah Muda

ACEH BARAT - Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Aceh Barat, mengamankan mantan Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Holtikultura Aceh Barat, TA atas kasus dugaan korupsi pengelolaan benih kedelai melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten (APBN) tahun anggaran 2016.

Dalam kasus tersebut, TA melakukan pengadaan benih kedelai tidak sesuai dengan spesifikasi atau volume yang telah ditentukan dengan anggaran Rp 775 juta rupiah. Akibatnya negara mengalami kerugian senilai Rp 465 juta rupiah lebih.

Kepala Polres Aceh Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Raden Bobby Aria Prakasa SIK, mengatakan kegiatan pengadaan benih kedelai yang bersumber dari APBN atau bantuan pemerinta pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh, yang dikelola oleh Dinas Pertanian Aceh Barat yang kala itu masih bernama Dinas Pertanian Dan Peternakan (Distanak).

Dalam pengadaan benih kedelai tersebut, diterima oleh 47 kelompok tani dengan luasan lahan 500 hektare. Dalam hal itu, kata dia, anggaran kegiatan tersebut harusnya langsung dikelola oleh kelompok tani.

"Bantuan tersebut uangnya langsung ditransfer pada rekening kelompok tani. Namun setelah uang itu diransfer, tersangka TA dalam modus operandi mengumpulkan kembali uang tersebut dari kelompok tani dengan alasan dia yang melakukan pengadaan," kata Bobby, kepada wartawan, dalam jumpa pers di Mapolres Aceh Barat, Rabu, (18/9).

Dari uang yang dikumpulkan, TA melakukan pengadaan berupa benih kedelai, pupuk dan obat-obatan berjenis humagold, agrobost, Rhyzobium dan Herbisida. Akan tetapi dalam pengadaannya tidak mencukupi dari nilai uang yang dikumpulkan pada petani tersebut.

Dari jumlah anggaran itu, kata dia, masing-masing kelompok tani memperoleh Rp 1,5 juta setiap satu hektare lahan yang dikelola dari luasan lahan 500 hektare tersebut.

"Dari hasil audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan-red) ditemukan kerugian negara Rp 465 juta dari jumlah anggaran Rp 775 juta," ungkapnya.

Atas perbuatannya, TA terancam hukuman penjara seumur hidup atau paling singkat empat tahun paling lama 20 tahun, sesuai dengan pasal 2 ayat 1, pasal 3 Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jouncto pasal 55 ayat 1 ke 1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

"Dari kasus tersebut kami buku rekening milik masing-masing kelompok tani, kwitansi pengembalian atas pembelian humagold, agrobost, Rhyzobium dan Herbisida, serta dokumen lainnya," ungkapnya.

Kyriad Muraya Hotel Aceh

Komentar

Loading...