Unduh Aplikasi

Diduga Ilegal, Empat Galian C di Simeulue Dilaporkan ke Polda Aceh

Diduga Ilegal, Empat Galian C di Simeulue Dilaporkan ke Polda Aceh
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, Muhammad Nur, melaporkan kasus dugaan penambangan Galian C ilegal di Kabupaten Simeulue, kepada Kapolda Aceh C/q Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Aceh, Senin (3/2) lalu.

Hal ini dilakukan, setelah Walhi Aceh melakukan monitoring di kabupaten setempat. Hasilnya, terdapat empat perusahaan di Simeulue yang memiliki Asphalt Mixing Plant (AMP), yang diduga belum memiliki izin lingkungan dan dokumen AMDAL.

Keempat perusahaan itu yakni, PT VMU, PT FL, PT ALS dan PT BA. Menurutnya, keempat perusahaan yang memiliki AMP tersebut terkesan tidak tersentuh hukum. Fakta lain yang ia temui, dua perusahaan tidak mendapatkan rekomendasi dari pemerintah karena berada di kawasan pantai dan objek wisata.

Kondisi ini membutuhkan perhatian serius dari aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan, dimana perusahaan tersebut berdasarkan bukti awal sudah terindikasi melakukan perbuatan melawan hukum, karena dalam kegiatannya mengganggu masyarakat dan lingkungan hidup.

“Secara peraturan perundang-undangan tidak dibenarkan melakukan kegiatan penambangan di sepadan pantai, selain itu juga PT ALS juga tidak mengantongi izin pertambangan Galian C,“ ungkap Muhammad Nur.

“PT FL juga pernah meminta rekomendasi RTRW sebagai syarat pengurusan izin AMDAL. Tapi, Pemkab setempat tidak dapat mengeluarkan, karena lokasi penambangan yang dilakukan berada di lokasi pariwisata,“ tambahnya.

Dijelaskannya, kegiatan penambangan Galian C yang dilakukan PT ALS dan PT FL sudah dilakukan selama 10 tahun lamanya. Mirisnya lagi, kegiatan tersebut dilakukan tanpa mengantongi izin sebagaimana lazim dipersyaratkan bagi pengusaha AMP.

Sementara, berdasarkan informasi yang diperoleh Walhi Aceh, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh juga tidak pernah menerbitkan rekomendasi dalam bentuk apapun terkait dengan perizinan terkait aktifitas penambangan Galian C oleh PT ALS dan PT FL di Kabupaten Simeulue.

Kata Nur lagi, pihak perusahaan telah mengangkangi aturan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Beberapa peraturan yang dilanggar yaitu, Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 36 ayat (1) mengatur setiap usaha yang memiliki izin lingkungan.

Kemudian, pada ayat (3) disebutkan Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Sementara itu, dalam ayat (4) dinyatakan bahwa Izin Lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

“Maka, WALHI Aceh menilai bahwa kegiatan pertambangan Galian C di Kabupaten Simeuleu, merupakan kejahatan terhadap lingkungan hidup. Sebab, Galian C tersebut tidak memiliki izin dan menimbulkan keresahan masyarakat,“ sebutnya.

Komentar

Loading...