Unduh Aplikasi

Didemo Masalah APBA, DPRA: Pemerintah Belum Serahkan KUA-PPAS

Didemo Masalah APBA, DPRA: Pemerintah Belum Serahkan KUA-PPAS
Mahasiswa menggelar aksi treatrikal di depan Gedung DPRA. Foto: Rahmat Fajri

BANDA ACEH - Puluhan Mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Aceh melakukan aksi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Kamis (4/12).

Para mahasiswa itu ingin meminta kejelasan dari legislatif apa yang membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2018 terlambat, dan bahkan hingga saat ini belum terlihat tanda-tanda APBA tersebut disahkan.

"Terlambatnya pengesahan APBA 2018 menjadi catatan buruk yang kembali diwariskan setiap tahunnya kepada rakyat Aceh," teriak koordinator lapangan, Ridho Rinaldi dalam orasinya.

Rinaldi menyampaikan, keterlambatan ini menunjukkan ketidakmampuan legislatif dan eksekutif Aceh dalam membahas dan menetapkan APBA tahun 2018 yang mencapai Rp 14 triliun lebih itu sesuai batas waktu yang ditentukan.

Rinaldi menuturkan perihal riwayat perjalanan pengesahan APBA, kata dia, APBA 2007 baru disahkan pada akhir Juni 2007. Dan dua tahun terakhir ini pengesahan terlambat hingga akhir Januari. Seperti APBA 2016 palu diketuk pada 30 Januari 2016, sedangkan APBA 2017 disahkan 30 Januari 2017.

Baca: YARA Desak DPRA Gunakan Hak Interpalasi Terkait Lambatnya KUA-PPAS

Tahun ini, lanjutnya, warisan keterlambatan APBA sudah terulang lagi. APBA 2018 dipastikan terlambat, bahkan belum diketahui sejauh mana keterlambatan APBA tahun ini. Hal ini mengakibatkan Pemerintah Aceh belum bisa melakukan rencana pelaksanaan sejumlah proyek dan program pembangunan selama setahun anggaran.

"Keterlambatan pengesahan APBA sebenarnya pelanggaran terhadap Undang-undang nomor 17 Tahun 2003. Sebab, UU mengamanahkan pengesahan APBA paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan," jelasnya.

Karena itu, mereka mendesak agar segera bahas dan sahkan APBA 2018 secepat-cepatnya paling telat sebelum 15 Januari 2018, para mahasiswa berharap elit Aceh menghilangkan segala kepentingan yang bersifat pribadi atau kelompok.

"Jika tuntutan kami tidak diindahkan, maka kami akan melakukan aksi agar tidak memilih lagi anggota DPRA 2014-2019 untuk di periode berikutnya," tegas Rinaldi.

Dalam aksi ini para mahasiswa juga menggelar aksi teatrikal dimana menunjukkan seperti ada kesengajaan antara eksekutif dan legislatif untuk memperlambat pengesahan APBA 2018.

Sementara itu, anggota DPRA, Nurzahri saat menjumpai mahasiswa mengatakan bahwa pihaknya belum bisa membahas APBA 2018 lantaran pihak eksekutif belum menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran dan Platfon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) kepada dewan, karena itu pihaknya tidak bisa mengesahkan anggaran 2018 ini.

Komentar

Loading...