Unduh Aplikasi

Diberi SP1, Kuasa Hukum PT PKLE: Satpol PP Langsa Jangan Arogan dan Lebay

Diberi SP1, Kuasa Hukum PT PKLE: Satpol PP Langsa Jangan Arogan dan Lebay
Sejumlah petugas Satpol PP mendatangi tempat wisata hutan menggrove Kuala Langsa untuk memberikan SP1 kepada pengurus PT.PKLE. Foto : Ist

LANGSA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Langsa memberikan surat peringatan pertama (SP1) kepada PT Pelabuhan Kuala Langsa Energi (PT PKLE) terkait pengelolaan fasilitas ekowisata hutan manggrove Kuala Langsa.

SP1 tersebut diberikan oleh Satpol PP kepada PT PKLE berdasarkan surat dari Wali Kota Langsa Usman Abdullah Nomor:180/2343/2020 tertanggal 24 September 2020.

PT. PKLE dinilai tidak berhak lagi mengelola seluruh fasilitas di objek wisata hutan manggrove Kuala Langsa sejak perjanjian kerjasama dengan PT. PEKOLA tentang pengelolaan hutan manggrove Kuala Langsa berakhir pada 18 Juni 2020 lalu.

Tempat wisata hutan manggrove Kuala Langsa itu menurut pihak Satpol PP seharusnya telah dikelola oleh CV. Ayudhia Management selaku pemenang tender yang dilelang oleh PT. PEKOLA beberapa waktu lalu.

Menanggapi pemberian SP1 kepada PT. PKLE oleh pihak Satpol PP. Kuasa Hukum PT. PKLE, Teuku Indra menyarankan kepada Satpol PP Kota Langsa untuk mempelajari hukum perdata dengan benar dan baik.

Pasalnya, kata Teuku Indra, permasalahan antara PT.PEKOLA dan PT.PKLE didasari dengan sebuah perjanjian kedua belah pihak yang mempunyai dasar hukum sama untuk keduanya sesuai dengan poin-poin pada perjanjian.

"Langkah yang dilakukan Satpol PP kota Langsa mengirimkan surat peringatan (SP1) kepada PT.PKLE yang merupakan klien kami, adalah bentuk sikap arogan dan lebay," sebut Teuku Indra.

Menurut Teuku Indra, permasalahan yang sedang dihadapi kliennya merupakan ranah perdata dan kliennya dinilai bukanlah pedagang liar yang harus di usir-usir oleh Satpol PP.

"Klien kami itu putra daerah yang menjadi investor didaerahnya sendiri bukan pendatang illegal," kata Teuku Indra kepada AJNN, Rabu (7/10) via seluler.

Teuku Indra menilai surat peringatan dari Satpol PP yang diberikan kepada kliennya (PT.PKLE) merupakan perbuatan yang salah kaprah dan terindikasi ada yang tunggangi dikarenakan terlalu dipaksakan terhadap sesuatu yang bukan tupoksi kerjanya.

Teuku Indra mengingatkan Satpol PP Kota Langsa jangan coba-coba berani main bongkar paksa atau mengusir paksa pengurus PT.PKLE dari tempat yang dikuasai selama ini sesuai dengan kontrak perjanjian yang sah secara hukum.

"Apabila Satpol PP Kota Langsa berani melakukan pembongkaran, maka kami dari pihak kuasa hukum PT.PKLE tidak segan-segan melaporkan ke pihak kepolisian," imbuh Teuku Indra.

Teuku Indra menambahkan, pihaknya dari PT. PKLE tidak akan menggubris surat peringatan dari Satpol PP Kota Langsa, meskipun SP diberikan sampai dengan SP1000 sekalipun.

"Negara kita ini adalah negara hukum UUD 1945 sebagai tertib hukum tertinggi di negeri ini, bukan memakai hukum rimba ataupun hukum kekuasaan, camkan itu," ujarnya.

Teuku Indra juga meminta kepada Satpol PP Kota Langsa untuk menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya seperti menertibkan pedagang-pedagang liar yang tidak memiliki izin tempat usaha.

"Satpol PP jangan mencampuri ranah perdata termasuk permasalahan antara PT.PEKOLA dan PT.PKLE yang masih dalam proses di Pengadilan Tata Usaha Negeri Banda Aceh," ungkapnya.

Komentar

Loading...